YIBP Soroti 4 Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045, dari Desa hingga Energi

Penulis: Mustofa Kamal  •  Jumat, 13 November 2026 | 15:06:31 WIB
Diskusi panel YIBP di Jakarta membahas empat tantangan struktural menuju Indonesia Emas 2045.

BANTEN — Yayasan Indonesia Bangsa Pemenang (YIBP) memetakan empat persoalan struktural yang membayangi target Indonesia Emas 2045, mulai dari pembangunan desa yang masih top-down hingga ketergantungan energi fosil. Temuan itu mengemuka dalam diskusi panel bertajuk "Arah dan Wujud Pembangunan Bangsa Pemenang, Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Selasa (10/11/2026), yang digelar bertepatan dengan satu tahun berdirinya yayasan tersebut. Persoalan-persoalan ini menyangkut langsung hak warga atas pekerjaan, kualitas layanan desa, hingga beban subsidi energi yang ditanggung APBN.

Paragraf pembuka: Diskusi panel YIBP menghadirkan empat pembicara dari latar berbeda: akademisi, politikus, praktisi keberlanjutan, dan perwakilan Kementerian Koperasi. Mereka membahas pembangunan dari perspektif desa, perkotaan, transisi energi, dan ekonomi kerakyatan. Yayasan yang berdiri 10 November 2025 ini menghimpun alumni dari sekitar 17 organisasi alumni perguruan tinggi negeri di Indonesia, dengan fokus pada bidang pendidikan, kemanusiaan, dan sosial.

Desa Masih Jadi Objek, Bukan Subjek Pembangunan

Ketua Umum IKA UNDIP 2020–2022 Akhmad Muqowam menilai penerapan pendekatan bottom-up dalam pembangunan desa masih jauh dari harapan. Perencanaan yang semestinya berangkat dari kebutuhan warga justru kerap berjalan secara top-down.

"Pendekatannya adalah yangg terjadi hari ini, perencanaan desa yang harusnya dikelola bottom up, jadi top down. Desa seharusnya subjek tapi jadi objek. Kewenangan yang harusnya diatur distribusi ternyata dipusatkan kembali. Orientasi kebutuhan masyarakat berlawanan dengan program pemerintah," kata Muqowam.

Menurut dia, distribusi kewenangan yang kembali menumpuk di pusat membuat program pemerintah tidak lagi sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Desa pun berubah menjadi penerima instruksi, bukan perancang pembangunan wilayahnya sendiri.

Satu Juta Sarjana Menganggur, Kota Diminta Siapkan Pelatihan

Di wilayah perkotaan, persoalan bergeser ke pemenuhan hak warga atas pekerjaan dan penghidupan layak. Ketua Presidium IKA UB 2015–2019 Djarot Saiful Hidayat menyebut bonus demografi menuju 2045 bisa berubah menjadi beban jika tidak diikuti peningkatan produktivitas dan ketersediaan lapangan kerja.

Djarot mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sekitar satu juta pengangguran merupakan lulusan sarjana. Angka itu menjadi dasar baginya untuk mendorong pemerintah kota menyiapkan pelatihan kerja berbasis kebutuhan daerah, bukan program seragam dari pusat.

"Strategi yang kita tawarkan adalah pekerjaan. Hak warga untuk mendapatkan pekerjaan ini diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Dasar-dasar undang-undangnya ada. Strategi kotanya seperti apa? Pelatihan kerja berbasis kebutuhan kota. Jadi pemerintah punya tanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan. Legalisasi dan penataan usaha kecil. Jadi sekali lagi, jangan bersaing dengan rakyat. Kita justru lebih banyak membangun usaha-usaha kecil yang dibangun rakyat karena itu investasi," ujar Djarot.

Transisi Energi dan Beban Subsidi Fosil

Kepala Bidang Sustainability & Social Impact ILUNI UI Adhityani Putri menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor energi. Penggunaan batu bara, bensin, dan LPG dinilai membebani fiskal melalui subsidi, sementara polusi udara masih menjadi persoalan, terutama di wilayah Jabodetabek.

Adhityani menyebut transisi energi sudah menjadi keniscayaan, terutama setelah Indonesia diguncang shock akibat penutupan Selat Hormuz. Percepatan elektrifikasi dan diversifikasi sumber listrik menjadi jalan yang dia tawarkan, disertai pemanfaatan sumber daya mineral untuk membangun rantai nilai baru.

"Transisi energi sudah keniscayaan karena kita diguncang oleh shock akibat penutupan Selat Hormuz. Kita juga punya sumber daya energi lain, termasuk sumber daya mineral. Bagaimana cara kita memanfaatkan dan menciptakan rantai nilai baru? Teknologi tadi mungkin tidak bisa kita kuasai, tetapi kita bisa mengundangnya masuk ke Indonesia. Kita bisa menciptakan pasar dan regulasi supaya investasi datang dan menciptakan rantai nilai itu. Tentunya, ini harus dibarengi dengan kondisi investasi pasar yang sesuai dan juga kepastian kebijakan," jelas Adhityani.

Koperasi dan Kolaborasi Pentahelix

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi Henny Navilah menambahkan, pengembangan koperasi membutuhkan tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta keterlibatan generasi muda.

"Ke depan, pengembangan ekosistem koperasi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk memperluas kemitraan, peluang usaha, inovasi, dan kontribusi koperasi dalam berbagai sektor ekonomi," ujar Henny.

Ketua Pengurus YIBP Andre Rahadian menyebut diskusi itu sebagai ruang mempertemukan pengalaman dan gagasan para alumni dalam menjawab persoalan pembangunan nasional. "Keilmuan, pengalaman, dan jejaring alumni dapat menjadi modal untuk melahirkan gagasan dan kerja yang bermanfaat. Mari terus menyatukannya dalam semangat gotong royong agar kontribusi kita semakin luas bagi masyarakat dan bangsa," ujar Andre.

Dalam peringatan satu tahun tersebut, YIBP juga meluncurkan buku B.

Penutup: Empat persoalan yang diangkat YIBP menunjukkan bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal distribusi kewenangan, kesiapan lapangan kerja, dan keberanian meninggalkan energi fosil. Tanpa pembenahan di tingkat kebijakan, bonus demografi yang digadang-gadang menjadi modal justru berisiko berbalik menjadi beban fiskal dan sosial.

Reporter: Mustofa Kamal
Sumber: ekonomi.republika.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top