TANGERANG — Diskominfo Kota Tangerang menempatkan aspek aksesibilitas sebagai fokus pengembangan LAKSA+ di aplikasi Tangerang LIVE. Layanan pengaduan dinilai perlu memastikan penyandang disabilitas punya kemudahan dan kesempatan sama untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan.
Mugiya Wardhany menyampaikan hal tersebut dalam keterangan di Tangerang, Sabtu. Menurut dia, akses terhadap kanal pengaduan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang terbuka dan responsif.
Penguatan layanan pengaduan tidak hanya soal ketersediaan kanal. Mugiya menegaskan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan juga menjadi perhatian utama.
"Pelayanan pengaduan masyarakat harus dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Kami ingin penyandang disabilitas juga memiliki kemudahan dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui LAKSA+," ujar Mugiya.
Aspek aksesibilitas dan kemudahan penyampaian informasi disebut perlu terus diperhatikan dalam pengembangan layanan. Pemkot Tangerang mendorong pelayanan pengaduan yang inklusif dan mudah diakses seluruh warga.
LAKSA+ berfungsi sebagai salah satu kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Warga dapat menyampaikan laporan melalui kanal ini, lalu laporan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Mugiya menyebut pengaduan yang masuk menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
"Pengaduan yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, setiap warga harus mendapatkan ruang yang sama untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi," katanya.
Melalui penguatan LAKSA+ yang ramah disabilitas, Pemkot Tangerang berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh warga Kota Tangerang.
Pemkot Tangerang berupaya memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan publik. Penguatan kanal pengaduan menyasar seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.