Tolak Relokasi Badak Jawa, Rano Alfath Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Ujung Kulon

Penulis: Nurul Huda  •  Kamis, 19 November 2026 | 12:01:31 WIB
Legislator DPR RI Rano Alfath menolak rencana relokasi badak Jawa ke Alas Purwo dan meminta pemerintah memperkuat perlindungan di Ujung Kulon.

TANGERANG — Penolakan disampaikan Rano dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11). Menurut legislator DPR RI Dapil Banten III itu, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan badak Jawa di habitat aslinya ketimbang memindahkannya ke kawasan lain.

Alasan Rano Menolak Pemindahan ke Alas Purwo

Rano menilai relokasi badak Jawa menyimpan dampak serius terhadap keselamatan satwa. Ia menyoroti belum adanya dasar ilmiah yang menyebut habitat tujuan layak ditinggali badak Jawa.

"Saya tegas menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Perkuat perlindungan di Ujung Kulon, jangan pertaruhkan keselamatan satwa ini," kata Rano.

Proses relokasi, mulai dari penangkapan hingga masa adaptasi di habitat baru, menurutnya mesti dikaji matang dan mendalam. Kelangsungan hidup spesies yang terancam punah harus diprioritaskan.

"Kalau habitat tujuannya belum terbukti layak, jangan dipaksakan. Setiap individu badak Jawa sangat berharga bagi kelangsungan spesiesnya," tuturnya.

Dasar Hukum yang Dipakai untuk Menolak Relokasi

Rano meminta pemerintah meninjau kembali Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prinsip kehati-hatian. Belum adanya dasar ilmiah soal kelayakan habitat baru mesti jadi pertimbangan utama sebelum relokasi direalisasikan.

Ia juga menyebut pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat serta memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

"Negara punya tanggung jawab menjaga kelestarian badak Jawa beserta ekosistemnya. Kebijakan konservasi harus menjamin keselamatan satwa dan perlindungan habitat," ucapnya.

Selain itu, Rano mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Aturan itu dinilainya jadi salah satu dasar utama menjaga keutuhan kawasan pelestarian alam dari aktivitas yang berpeluang mengubah kondisi ekosistem.

Patroli hingga Penegakan Hukum Jadi Alternatif Relokasi

Alih-alih memindahkan badak, Rano menyarankan pemerintah memperkuat patroli keamanan, pengelolaan habitat, dan pemantauan populasi badak Jawa. Penegakan hukum terhadap praktik perburuan dan perdagangan satwa dilindungi juga perlu diperketat.

Menurutnya, upaya pelestarian lebih diutamakan pada peningkatan perlindungan di habitat asli, bukan menggadaikan potensi keberlangsungan hidup lewat pemindahan.

"Badak Jawa adalah kebanggaan Banten dan kekayaan hayati Indonesia. Sikap saya jelas, menolak pemindahan ke Alas Purwo. Pemerintah harus fokus menjaga badak tetap aman dan lestari di Ujung Kulon," pungkasnya.

Reporter: Nurul Huda
Sumber: ekbisbanten.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top