SERANG — Anggota Bawaslu Provinsi Banten Liah Culiah meninjau langsung pelaksanaan pengawasan coktas PDPB triwulan IV 2026 di dua kelurahan, Kecamatan Cipocok Jaya. Supervisi dilakukan agar setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan data yang akurat.
Liah menyebut Bawaslu provinsi punya kewajiban membina Bawaslu kabupaten/kota dalam pengawasan PDPB. Pembinaan itu diwujudkan lewat supervisi, koordinasi, monitoring, dan asistensi.
“Pembinaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap prosedur pengawasan terhadap coktas dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB,” kata Liah saat supervisi di Kelurahan Panancangan dan Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
KPU Kota Serang akan mencocokkan 132 sampel pemilih dalam coktas triwulan IV 2026. Sampel itu tersebar di lima kecamatan: 12 pemilih di Cipocok Jaya, 44 pemilih di Kasemen, 42 pemilih di Serang, 12 pemilih di Taktakan, dan 22 pemilih di Walantaka.
Berdasarkan surat KPU Kota Serang Nomor 456/PL.02.1-SD/3673/3/2026 tertanggal 18 November 2026, coktas dijadwalkan berlangsung pada 20 November, 24 November, dan 25 November 2026. Jadwal itu menjadi acuan Bawaslu Kota Serang dalam mengawal proses pencocokan.
Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menegaskan pengawasan coktas bertujuan memastikan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) dikeluarkan dari daftar pemilih berkelanjutan. Acuannya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Regulasi itu menetapkan delapan kriteria pemilih TMS:
“Setiap pemilih yang tidak memenuhi syarat harus dipastikan dicoret dari daftar pemilih berkelanjutan,” ujar Fierly.
Anggota Bawaslu Kota Serang Masykur Ridlo menyoroti sisi lain coktas, yakni memastikan seluruh pemilih baru masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan. Pemilih baru mencakup warga berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, warga yang beralih status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi sipil, mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik, serta pemilih yang pindah masuk.
“Pengawasan juga harus dapat memastikan bahwa seluruh pemilih baru dapat diakomodasi dalam DPB,” pungkas Masykur.
Hasil pengawasan PDPB wajib dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Laporan terdiri dari laporan periodik setiap enam bulan sekali dan laporan akhir pada akhir tahun. Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.