BANTEN — Bursa Efek Indonesia membuka peluang melantai di pasar modal lewat penawaran umum perdana saham, tetapi realisasinya menunggu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang demutualisasi bursa terbit lebih dulu. Dalam skema yang disiapkan, Danantara Indonesia berpotensi menggenggam 40,12% saham BEI setelah rights issue, menjadikannya pemegang saham terbesar di luar kumpulan anggota bursa.
Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menyatakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) merupakan bentuk ideal dari implementasi demutualisasi bursa. Meski begitu, BEI akan menuntaskan demutualisasi lebih dulu melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
"Kalau di POJK kan sebenarnya kalau demutualisasi itu tidak mesti IPO. Tapi akan ideal nanti (bila) akan IPO. Jadi bisa jadi demutualisasi itu jadi dilakukan sebelum IPO, artinya dibuka dulu pemegang sahamnya siapa, baru IPO," ujar Iding di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (18/9).
Belum Ada Rencana IPO dalam Waktu Dekat
Iding menegaskan BEI belum menetapkan jadwal IPO. Berkaca pada praktik di sejumlah negara, proses dari tahap awal demutualisasi hingga IPO membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun, bergantung pada kesiapan bursa.
"Kami di bursa ya setelah demutualisasi itu kan ada pemegang saham baru ya semuanya harus kami rencanakan dengan baik, ketika IPO itu memang harus sudah siap," katanya.
Seiring proses demutualisasi, BEI akan menerbitkan saham baru lewat rights issue. Penerbitan itu membuat porsi kepemilikan pemegang saham lama terdilusi.
Menurut Iding, harga saham baru akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan seharusnya berada di atas nilai buku BEI. "Tapi kan nanti sebenarnya ada deal harga yang memang harusnya di atas nilai bukunya," ucapnya.
Danantara Berpotensi Jadi Pemegang Saham Terbesar
Demutualisasi mengubah peta kepemilikan bursa. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia berpotensi menjadi pemegang saham terbesar BEI di luar kumpulan anggota bursa dengan kepemilikan 40,12% setelah pelaksanaan rights issue.
Nilai nominal saham BEI ditetapkan Rp 7,5 miliar per lembar dan tidak berubah sebelum maupun setelah rights issue. Dalam dokumen bertajuk "Pertemuan dengan Pemegang Saham" yang digelar manajemen BEI di Jakarta pada 9 September, Danantara berpotensi menguasai sekitar 69 lembar saham setelah pelaksanaan HMETD. Kepemilikan itu masih bergantung pada ketentuan OJK terkait pemegang saham.
Komposisi pemegang saham BEI setelah rights issue:
- Kumpulan anggota bursa: 51,16% atau 88 lembar saham
- Danantara Indonesia: 40,12% atau 69 lembar saham
- Nonanggota bursa: 2,32% atau empat lembar saham
- Saham treasuri: 6,40% atau 11 lembar saham
Sebagai pembanding, hingga Juni 2026 anggota bursa menguasai 87,38% atau 90 lembar saham, nonanggota bursa 1,94% atau dua lembar saham, dan saham treasuri 10,68% atau 11 lembar saham.
93 Pihak Bakal Masuk ke Struktur Pemegang Saham
Dokumen yang sama menyebut jumlah pemegang saham BEI nanti mencapai 93 pihak. Rinciannya, Danantara Investment Management (DIM), 88 perusahaan sekuritas anggota bursa, dan empat perusahaan sekuritas nonanggota bursa.
Bagi pelaku pasar, sinyal IPO BEI menandakan bursa tengah menyiapkan struktur kepemilikan yang lebih terbuka dan tata kelola yang lebih kuat. Namun, pelaksanaannya bergantung pada penerbitan POJK demutualisasi yang hingga kini belum rampung.
Sejumlah analis menilai demutualisasi berpotensi memperbaiki tata kelola bursa karena pemisahan fungsi kepemilikan dan keanggotaan menjadi lebih jelas. Dampaknya ke pasar bisa terasa pada daya tarik BEI di mata investor institusi, termasuk asing, yang biasanya menaruh bobot besar pada aspek governance sebelum menempatkan dana.
