SERANG — Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Banten Septi Erni menyatakan optimalisasi layanan legalisasi dokumen publik membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi penerbit dokumen. Keakuratan proses legalisasi, menurut Septi, sangat bergantung pada kejelasan tanda tangan, cap jabatan, serta data pejabat yang menerbitkan dokumen.
Kegiatan yang digelar bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini menghadirkan Tim Kerja Legalisasi dari Ditjen AHU. Peserta terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, pejabat publik, dan perguruan tinggi di wilayah Banten.
Apa Isi Permenkum Nomor 8 Tahun 2025?
Permenkum Nomor 8 Tahun 2025 mengatur penyampaian spesimen tanda tangan pejabat sebagai salah satu bahan verifikasi dalam proses legalisasi. Setiap instansi diminta memastikan tertib administrasi, termasuk memperbarui spesimen ketika terjadi pergantian pejabat, perubahan nomenklatur jabatan, maupun perubahan bentuk tanda tangan dan cap jabatan.
Spesimen tanda tangan dan cap jabatan yang diserahkan akan dihimpun dalam pangkalan data Kementerian Hukum. Basis data itu menjadi acuan verifikasi keabsahan dokumen publik yang dilegalisasi.
Mengapa Spesimen Harus Diperbarui?
Septi menjelaskan, data yang lengkap dan mutakhir memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan lebih cepat dan akurat. Dampaknya langsung terasa ke masyarakat yang mengurus legalisasi dokumen.
"Dengan data yang lengkap dan mutakhir, proses pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat sehingga masyarakat memperoleh layanan legalisasi yang lancar dan tepat waktu," jelas Septi.
Sebaliknya, spesimen yang tidak diperbarui setelah pergantian pejabat berpotensi memperlambat verifikasi. Instansi penerbit dokumen menjadi pihak pertama yang perlu menertibkan administrasi internalnya.
Sinergi Instansi Jadi Kunci Layanan Legalisasi
Septi berharap sosialisasi ini memperluas pemahaman peserta mengenai layanan hukum di bidang keperdataan, khususnya legalisasi dokumen publik. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga sinergi antara instansi penerbit dokumen, masyarakat, dan Kemenkum.
"Kami mendorong terbangunnya koordinasi berkelanjutan dengan seluruh instansi dan perguruan tinggi di Banten agar penyelenggaraan layanan legalisasi dokumen publik semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," pungkasnya.
Koordinasi berkelanjutan itu menyasar seluruh instansi dan perguruan tinggi di Banten. Harapannya, layanan legalisasi dokumen publik di provinsi tersebut berjalan tertib dan transparan bagi warga yang membutuhkan.