TANGERANG — Ansyah Sandy menilai perbedaan keterangan antar-organisasi perangkat daerah tidak cukup untuk menjelaskan polemik anggaran pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug. Menurut aktivis Kabupaten Tangerang itu, publik berhak mendapat penjelasan yang utuh soal dasar penganggaran, status aset, dan siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Persoalan bermula dari pernyataan Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, yang menyebut anggaran pembongkaran tersedia di Dinkes dan BPKAD. Hendra kemudian mengaku tidak mengetahui secara pasti anggaran yang disebut berada di BPKAD.
“Ini yang perlu dipertanyakan. Di Dinkes, pembongkaran Puskesmas Curug diprogramkan dalam kegiatan apa? Berdasarkan data yang saya miliki, anggaran pekerjaan bongkaran tercantum dalam RAB kontrak,” kata Ansyah, Jumat (13/11/2026).
RAB Kontrak Cantumkan Pekerjaan Bongkaran 2,2593 Persen
Ansyah merujuk dokumen Rencana Anggaran Biaya pembangunan Puskesmas Curug yang mencantumkan pekerjaan pembongkaran dan penebangan pohon dengan bobot 2,2593 persen. Temuan itu menjadi dasar permintaannya agar Dinkes membuka dokumen perencanaan secara terperinci.
Dari sisi aset, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Aron Nugraha, menyatakan instansinya tidak menganggarkan biaya pelaksanaan pembongkaran. BPKAD menjalankan proses pengelolaan dan pelelangan aset bangunan yang menghasilkan sekitar Rp 41 juta untuk disetorkan ke kas daerah.
“Kalau dalam RAB sudah ada pekerjaan bongkaran, lalu BPKAD juga memproses pelelangan aset bangunan, apa sebenarnya objek dan ruang lingkup masing-masing kegiatan? Jangan sampai publik dibuat bingung oleh keterangan yang saling bertolak belakang,” ujar Ansyah.
Prosedur Penghapusan Aset Diminta Diperiksa
Ansyah mengingatkan bahwa pembongkaran bangunan berstatus barang milik daerah harus mengikuti prosedur pengelolaan aset. Dia merujuk pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Proses itu, menurut dia, harus didukung administrasi yang jelas. Mulai dari penilaian aset, persetujuan penghapusan sesuai kewenangan, hingga mekanisme pemindahtanganan atau pelelangan apabila material bangunan masih memiliki nilai ekonomis.
Selain itu, Ansyah meminta kompetensi dan kewenangan pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan Puskesmas Curug diperiksa. Tujuannya memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, RAB, kontrak pekerjaan, dan status aset yang menjadi objek pembongkaran.
“Kalau item pembongkaran sudah masuk RAB, harus jelas siapa yang mengerjakan dan bagaimana hubungannya dengan proses penghapusan aset. Jangan sampai ada pekerjaan yang dibayar tanpa kejelasan objek dan dasar hukumnya,” katanya.
Dokumen yang Diminta Dibuka
Ansyah mendesak Dinkes dan BPKAD membuka sejumlah dokumen terkait. Rinciannya:
- RAB terperinci proyek pembangunan Puskesmas Curug
- Kontrak pekerjaan
- Dokumen penilaian aset
- Persetujuan penghapusan aset
- Berita acara pelelangan
- Berita acara penyerahan lokasi
Menurut Ansyah, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan perbedaan penjelasan antar-OPD. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan penganggaran, pekerjaan fisik, dan pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang semuanya benar dan prosedurnya sudah ditempuh, buka dokumennya. Tunjukkan dasar anggarannya, status asetnya, dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Ansyah.
Dia berharap keterbukaan informasi dapat menjawab dugaan tumpang tindih pembiayaan sekaligus memastikan pembangunan Puskesmas Curug berjalan sesuai ketentuan.