BANTEN — Pemerintah Denmark menyepakati paket iklim senilai 3,9 miliar krone Denmark (DKK) atau sekitar Rp10,48 triliun, dengan DKK150 juta di antaranya dialokasikan tiap tahun untuk insentif mobil listrik pada 2028-2030. Skema ini menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah agar transisi ke kendaraan listrik tidak hanya dinikmati kelompok berduit. Total anggaran insentif yang disiapkan mencapai DKK450 juta atau sekitar Rp1,21 triliun.
Kesepakatan paket iklim tersebut dicapai pemerintah Denmark bersama sejumlah partai oposisi dan masuk sebagai bagian dari anggaran 2027. Alokasi insentif mobil listrik dipisahkan dari belanja iklim lain agar program berjalan tiga tahun berturut-turut, mulai 2028 hingga 2030.
Langkah Denmark berangkat dari kekhawatiran bahwa peralihan ke kendaraan listrik berisiko hanya menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Biaya pembelian mobil listrik yang masih sulit dijangkau kelompok ekonomi bawah membuat pemerintah perlu turun tangan.
Transisi Hijau agar Tidak Jadi Hak Istimewa
Pemimpin politik partai hijau Alternativet, Franciska Rosenkilde, menilai transisi energi seharusnya terbuka bagi semua kalangan. Ia menegaskan kebijakan iklim tidak boleh dikunci oleh kemampuan finansial seseorang.
"Transisi hijau tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang punya tabungan terbesar atau gaji tertinggi. Semua orang harus punya kesempatan untuk ikut serta," kata Rosenkilde, dikutip dari Electrive.
Sasaran program adalah rumah tangga berpenghasilan rendah yang ingin mengganti mobil konvensional berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik berbasis baterai. Perhatian khusus diberikan pada warga pedesaan yang masih bergantung pada mobil pribadi karena pilihan transportasi umum terbatas.
Bagi kelompok tersebut, mobil bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan untuk menunjang aktivitas harian. Pemerintah Denmark ingin memastikan keterbatasan pendapatan tidak membuat mereka tertinggal dalam peralihan menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Subsidi Beli atau Dukungan Sewa, Kriteria Belum Final
Bentuk bantuan belum diputuskan. Pemerintah Denmark masih mempertimbangkan dua opsi, yakni subsidi pembelian mobil listrik atau dukungan biaya penyewaan kendaraan.
Kriteria penerima juga belum ditetapkan. Tingkat penghasilan dan lokasi tempat tinggal akan menjadi pertimbangan, dengan merujuk pengalaman kebijakan serupa di Swedia dan Prancis.
Skema ini turut menunggu rekomendasi komisi ahli yang sedang mengevaluasi sistem pajak kendaraan Denmark. Hasil kajian dijadwalkan disampaikan kepada partai-partai terkait pada pertengahan 2027, sebelum program bergulir setahun kemudian.
Pembiayaan dari Anggaran Umum dan Dana Iklim Uni Eropa
Pembiayaan program berasal dari cadangan anggaran umum. Pemerintah Denmark juga berpotensi memperoleh tambahan dari Social Climate Fund Uni Eropa, sehingga nilai insentif bisa bertambah jika dana tersebut tersedia.
Anggota parlemen dari partai sosialis Enhedslisten, Pelle Dragsted, menilai kebijakan berbasis penghasilan ini menghasilkan manfaat ganda. Menurutnya, insentif tidak hanya meringankan warga, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
"Jadi kita sebenarnya sekali dayung, tiga pulau terlampaui: lebih banyak uang di kantong warga, ketergantungan yang lebih kecil pada minyak dan gas, serta arah baru transisi hijau yang lebih adil secara sosial," ujar Dragsted.
Bagi pasar otomotif Indonesia, model Denmark ini menjadi pembanding menarik. Skema berbasis penghasilan menunjukkan insentif kendaraan listrik tidak harus berupa potongan harga seragam, melainkan bisa diarahkan ke kelompok yang paling membutuhkan akses kendaraan.