TANGERANG SELATAN — Ribuan titik lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan nasional dan provinsi di Banten dalam kondisi tidak berfungsi. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mendesak peremajaan segera dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan aksi kriminal yang mengintai pengguna jalan pada malam hari.
“Banyak PJU di jalan nasional dan provinsi tidak aktif. Ini perlu peremajaan segera dalam menekan angka kecelakaan dan kriminalitas,” kata Pilar di Tangerang, Minggu (31/5/2026).
Angka Kecelakaan dan Kriminalitas Jadi Kekhawatiran Utama
Menurut Pilar, kawasan Ciputat dan Pamulang menjadi dua ruas strategis yang paling membutuhkan perbaikan. Lampu yang padam membuat aktivitas warga yang berlangsung 24 jam di jalan lintas tersebut rawan kecelakaan, terutama saat hujan turun.
“Sebab banyak warga yang melakukan aktifitas saat malam hari sehingga perlu dukungan penerangan jalan agar terhindar juga dari kecelakaan khususnya pada saat hujan turun,” ujarnya.
Gubernur Banten: 8.000 Titik PJU Dibutuhkan di 567 Km Jalan Nasional
Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan kebutuhan PJU di provinsi ini mencapai 8.000 titik. Angka itu menyebar di berbagai ruas jalan nasional yang panjangnya mencapai 567,9 kilometer, membentang di delapan kabupaten dan kota.
Ruas terpanjang yang minim penerangan berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo menambahkan, masih banyak ruas jalan kewenangan pusat yang belum memiliki penerangan memadai.
Pemprov Banten Tanggung Biaya Listrik Rp 4 Miliar per Tahun
Selama ini, Pemprov Banten menanggung biaya listrik untuk ribuan lampu jalan milik provinsi. Anggarannya mencapai hampir Rp 4 miliar per tahun untuk sekitar 5.000 titik penerangan.
“Kita (Pemprov Banten) selama ini bayar. Setahun hampir Rp4 miliar untuk sekitar lima ribu lampu. Yang sudah berjalan itu ada MoU antara pemerintah kabupaten dengan BPTD. Contohnya di Kabupaten Lebak,” kata Tri.
Skema Kerja Sama dengan BPTD Jadi Solusi
Ke depan, penanganan PJU jalan nasional akan diperkuat melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) setempat. Pemkot Tangerang Selatan sendiri telah menyampaikan kondisi ini langsung kepada Gubernur Andra Soni dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu.
“Pemkot Tangsel mendukung langkah Gubernur dalam mendorong percepatan kepada kementerian untuk dioptimalkan pemasangan PJU di wilayah Provinsi Banten,” tegas Pilar.
