TANGERANG — Alih-alih mempercepat layanan, proses skrining kesehatan digital di puskesmas Kota Tangerang justru dikeluhkan memperlambat antrean pasien. Formulir yang harus diisi pasien sebelum pemeriksaan mencapai 11 halaman dan hanya bisa diakses melalui telepon seluler.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syamsuri, menyoroti langsung persoalan ini. Menurutnya, banyak warga, terutama dari kalangan awam dan lansia, datang tanpa membawa ponsel atau tidak paham cara mengisi formulir digital tersebut.
"Kalau kita lihat banyaknya antrean, ternyata ada skrining kesehatan yang harus diisi terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Kurang lebih hampir 11 halaman dan ini menyulitkan. Banyak masyarakat awam yang datang tidak membawa HP, sementara prosesnya harus menggunakan HP," ujar Syamsuri dalam keterangannya, Rabu.
Skrining Digital yang Jadi Penghalang Pasien
Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama sekaligus pintu masuk rujukan ke rumah sakit. Syamsuri menegaskan, proses administrasi yang rumit justru membuat masyarakat enggan datang berobat.
"Kita harus buat masyarakat mudah dan praktis saat ingin mendapatkan akses kesehatan. Karena ini juga bagian dari mensukseskan program cek kesehatan gratis," tegasnya.
Komisi II pun mendorong Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk menyederhanakan mekanisme skrining. Opsi yang dibahas antara lain menyediakan formulir kertas bagi pasien tanpa ponsel atau memangkas jumlah pertanyaan yang dinilai tidak esensial.
Bukan Cuma Skrining, Puluhan Puskesmas Juga Keluhkan Alat dan SDM
Selain soal skrining, Komisi II juga menerima masukan dari para kepala puskesmas terkait tantangan pelayanan di lapangan. Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain keterbatasan alat kesehatan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), kondisi infrastruktur bangunan, hingga koordinasi pelayanan dengan BPJS Kesehatan.
Syamsuri mengatakan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui dukungan anggaran maupun koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Kesehatan.
"Banyak yang harus dibenahi ke depan dan kita terus dorong dari sisi APBD melalui Dinas Kesehatan. Tentunya kita berharap apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan mereka bisa terpenuhi," katanya.
Layanan Jemput Bola Tetap Jalan, Antrean di Puskesmas Harus Dibenahi
Saat ini, Kota Tangerang memiliki 39 puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni, mengatakan seluruh puskesmas terus didorong untuk tidak hanya menunggu pasien datang, tetapi juga aktif menjangkau warga melalui kegiatan pelayanan kesehatan di lapangan.
"Seluruh puskesmas kami dorong aktif menjangkau masyarakat. Jadi tidak hanya menunggu warga datang, tetapi petugas kesehatan juga hadir langsung melalui berbagai kegiatan di lapangan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan," ujar dr. Dini.
Layanan jemput bola ini menjangkau sekolah, perkantoran, perusahaan, komunitas, hingga lingkungan RT/RW. Meski begitu, DPRD menilai pembenahan pelayanan di dalam puskesmas tetap menjadi prioritas utama agar warga yang datang langsung tidak justru terjebak antrean panjang akibat prosedur administrasi yang rumit.
