CILEGON — Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 17 Agustus 2026 menunjukkan realisasi belanja modal Kota Cilegon baru mencapai Rp21,67 miliar. Angka tersebut setara 11,54 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp187,77 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Pada periode yang sama di tahun 2025, realisasi belanja modal sudah menyentuh Rp94,27 miliar atau 35,54 persen dari pagu Rp265,27 miliar. Artinya, terjadi penurunan serapan yang signifikan secara tahunan, baik dari sisi nominal maupun persentase.
Apa Penyebab Serapan Belanja Modal Masih Rendah?
Rendahnya realisasi belanja modal kerap dipengaruhi oleh tahapan lelang pengadaan yang belum tuntas, proses administrasi kontrak, serta kesiapan detail engineering design (DED) proyek. Dengan sisa waktu kurang dari lima bulan, Pemkot Cilegon harus mengejar percepatan eksekusi agar pagu tidak hangus di akhir tahun.
Belanja modal dalam APBD umumnya digunakan untuk pengadaan aset tetap seperti gedung, jalan, irigasi, jaringan, serta peralatan dan mesin. Lambatnya penyerapan di sektor ini bisa menunda manfaat infrastruktur yang seharusnya dirasakan warga.
Bagaimana Kondisi Realisasi Belanja Daerah Secara Keseluruhan?
Secara total, realisasi belanja daerah Kota Cilegon hingga 17 Agustus 2026 mencapai Rp1,09 triliun atau 54,91 persen dari pagu Rp2 triliun. Serapan ini masih di bawah periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 52,07 persen.
Komponen belanja pegawai menjadi penopang utama dengan realisasi Rp670,07 miliar atau 68,01 persen dari pagu Rp985,30 miliar. Sementara itu, belanja barang dan jasa terealisasi Rp361,92 miliar atau 49,04 persen dari pagu Rp737,95 miliar.
Pada Agustus 2025, belanja pegawai tercatat terealisasi 66,01 persen dan belanja barang dan jasa 42,77 persen. Artinya, serapan belanja operasional tahun ini sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu, namun belanja modal justru jeblok.
Pendapatan Daerah Baru Terealisasi 51,46 Persen
Dari sisi penerimaan, pendapatan daerah Kota Cilegon tercatat terealisasi Rp996,17 miliar atau 51,46 persen dari target Rp1,93 triliun. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sudah mencapai 63,50 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terkumpul Rp484,97 miliar atau 47,05 persen dari target Rp1,03 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp389,48 miliar atau 46,91 persen, disusul retribusi daerah Rp65,12 miliar atau 45,62 persen.
Adapun transfer dari pemerintah pusat tercatat Rp459,48 miliar atau 58,57 persen dari pagu Rp784,52 miliar. Pada tahun lalu, realisasi transfer pemerintah pusat di periode yang sama mencapai 63,50 persen.
SiLPA Melonjak Hingga 178 Persen dari Pagu
Di sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya tercatat Rp126,44 miliar. Jumlah ini melampaui pagu yang ditetapkan sebesar Rp71 miliar, atau terealisasi 178,09 persen.
Lonjakan SiLPA tersebut mengindikasikan masih adanya sisa dana yang tidak terserap pada tahun anggaran sebelumnya. Jika tidak segera dibelanjakan untuk program prioritas, dana idle ini bisa menjadi beban fiskal dan menurunkan kualitas belanja daerah secara keseluruhan.
