PANDEGLANG — Kepala BPN Kabupaten Pandeglang Fahmi menyatakan pihaknya tengah merapikan data 40 ribu bidang tanah berstatus KW456 agar posisinya terpetakan akurat di sistem elektronik. Angka itu terungkap saat pengecekan berkala data pertanahan di kantor BPN setempat.
Dalam klasifikasi ATR/BPN, KW adalah singkatan dari Kualitas Data, bukan penanda sertifikat tiruan. Kode 4, 5, dan 6 merujuk pada tingkat kelengkapan dokumen dan data spasial sebuah bidang tanah.
Apa Arti Kode KW4, KW5, dan KW6
Pada kategori KW4, Buku Tanah dan Surat Ukur sudah tersedia dalam bentuk digital, tetapi posisi bidang tanah di peta pendaftaran masih bergeser atau belum tepat. KW5 berarti dokumen fisik sudah ada, namun bidang tanahnya sama sekali belum terpetakan di sistem peta digital BPN.
Adapun KW6 menandakan pemilik hanya memiliki Buku Tanah, sementara Surat Ukur atau Gambar Situasi serta data peta digitalnya belum tersedia. Bidang tanah dengan status KW456 perlu diperbarui ke KW1 agar datanya lengkap.
Pemilik sertifikat lama biasanya baru mengetahui status KW456 saat mengecek aplikasi Sentuh Tanahku atau situs BHUMI ATR/BPN. Fahmi menyebut kondisi itu lumayan banyak ditemui di Pandeglang.
"Ada sekitar 40 ribuan bidang tanah masuk status KW456. Sudah bersertifikat namun belum landing (muncul) dalam peta digital," katanya, Kamis, 12 November 2026.
Mayoritas Sertifikat Terbitan 1961-1997
Fahmi menjelaskan, banyaknya bidang tanah berstatus KW456 berakar dari sertifikat tanah terbitan lama, terutama tahun 1961-1997. Letak bidang tanah pada dokumen itu belum tergambar presisi di peta digital pendaftaran tanah.
Kondisi tersebut memicu sejumlah kerentanan hukum dan fisik. Bidang tanah yang tidak muncul di peta pendaftaran digital berisiko diterbitkan sertifikat baru di lokasi yang sama oleh pihak lain.
Tanpa koordinat spasial digital yang tervalidasi, batas tanah rentan digeser atau diklaim pihak lain di lapangan. Dokumen fisik lama yang belum terintegrasi ke basis data spasial juga lebih sulit dilacak keasliannya.
"Itu juga bisa memicu praktik mafia tanah dan pemalsuan," ujarnya.
Dampak lain, pemilik tanah akan kesulitan mengakses layanan elektronik BPN seperti pengecekan mandiri atau balik nama digital sebelum dilakukan pemetaan ulang. Fahmi mengaku selalu memeriksa peta sebelum menandatangani sertifikat.
"Jadi kepala kantor di Pandeglang ini ngeri, makanya saya selalu melihat peta sebelum melakukan penandatanganan sertifikat," katanya.
Pesan BPN untuk Pembeli Tanah dan Investor
BPN Pandeglang meminta masyarakat dan investor berhati-hati saat bertransaksi tanah. Fahmi menekankan pentingnya membuat Akta Jual Beli (AJB) secara riil, bukan sekadar berdasarkan data di layar komputer.
AJB harus ditandatangani oleh saksi, ketua RT dan RW setempat, pemilik lahan tetangga kiri dan kanan, serta kepala desa. Menurut Fahmi, saksi-saksi itu menjadi pelindung hukum kuat bila kelak terjadi sengketa.
"AJB dengan saksi dari Ketua RT, RW dan pemilik lahan tetangga ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum kuat saat menghadapi sidang sengketa," katanya.
Pembeli juga disarankan menyerahkan pembayaran langsung ke tangan pemilik lahan, bukan melalui calo. Langkah itu mencegah pemilik atau oknum membantah telah menjual tanahnya.
Fahmi menambahkan, pihaknya tidak mau bekerja hanya berdasarkan laporan tabel excel di layar komputer. Setiap dokumen bidang tanah mesti disertai lampiran peta digital dan pengecekan Akta Jual Beli secara teliti.