BANTEN — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pengusaha belum wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara, karena pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola apa pun. Bantahan disampaikan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker menyusul informasi yang beredar di media sosial. Ketentuan dana cadangan pesangon sendiri baru diatur Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 dan masih menunggu peraturan turunan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon. Kementerian juga membantah pernah menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya sendiri yang akan bertindak sebagai lembaga pengelola.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11).
Dasar Hukum dan Status Pelaksanaan
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaan pasal tersebut masih memerlukan peraturan turunan yang belum ditetapkan.
Pemerintah belum menetapkan berbagai aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut secara final. Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Pelibatan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya dilakukan untuk mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. “Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelas Putri.
Aspek yang Masih Dibahas
Sejumlah aspek penting akan dibahas dalam penyusunan peraturan pelaksanaan. Aspek tersebut mencakup mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, tata kelola dana, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga yang bertindak sebagai pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan menjalankan fungsi pengelolaan dana. “Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah,” terang Putri.
Imbauan bagi Pengusaha dan Pekerja
Kemnaker mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi, terutama pengusaha serta pekerja atau buruh. Masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Pemerintah meminta masyarakat mengikuti perkembangan kebijakan melalui informasi dan penjelasan resmi. Setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Bagi pelaku usaha, status kebijakan yang belum final berarti belum ada kewajiban penyetoran baru yang mengikat. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil konsultasi publik dan penetapan peraturan pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2026.