BANTEN — Jakarta – Gugatan terhadap ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Mercy Sihombing berbuntut pada aksi saling sindir di ruang publik. Andi Azwan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, menilai gugatan yang dilayangkan Mercy tidak lebih dari upaya panjat sosial (pansos) untuk meramaikan namanya di tengah hiruk-pikuk politik nasional.
"Karena Anda ini mau pansos," ujar Andi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Dari Ijazah Jokowi ke Sayembara Gibran, Ada Apa?' di iNews, Senin (24/8/2026).
Pernyataan tegas itu langsung mendapat respons sinis dari Mercy. Ia justru membalik tuduhan tersebut dan menyebut semua orang yang aktif di media sosial maupun politik memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian publik, termasuk Andi sendiri.
"Everybody pansos, kenapa nggak. Jangan munafik deh, betul kan? Apalagi kamu Andi, pansos," balas Mercy dengan nada santai.
Menanggapi balasan tersebut, Andi dengan cepat membantah dirinya melakukan pansos. Ia menegaskan bahwa dukungannya kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah berlangsung lama, jauh sebelum isu ini mencuat ke permukaan.
"Saya ini pendukung Jokowi sejak dulu, bukan orang yang baru muncul karena kasus ini," tegasnya, berusaha menunjukkan konsistensinya dalam politik.
Perdebatan ini semakin panas dengan masuknya nama Roy Suryo ke dalam percakapan. Meski tidak ada rincian detail mengenai isi perdebatan dengan Roy Suryo, kehadirannya menambah lapisan baru dalam diskusi yang mulanya hanya soal administrasi pendidikan, kini merembet ke ranah wacana politik dan elektabilitas.
Gugatan terhadap ijazah Gibran bukanlah perkara baru. Sebelumnya, isu serupa sempat mencuat saat Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Kritik juga datang dari akademisi seperti Ade Armando yang menilai sayembara pembuktian ijazah yang digagas pihak tertentu merupakan upaya sistematis untuk melemahkan keluarga Jokowi menjelang Pemilu 2029.
Mercy Sihombing, sebagai penggugat, dianggap mewakili kelompok yang meragukan keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Sementara itu, Andi Azwan dan kubu pendukung Jokowi melihat gugatan ini sebagai bentuk serangan politik yang tidak berdasar dan hanya mencari sensasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran Rakabuming Raka maupun pihak Istana terkait gugatan tersebut. Proses hukum di pengadilan dipastikan akan menjadi medan pertarungan berikutnya untuk membuktikan validitas dokumen yang dipersoalkan.