SERANG — Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan menyatakan penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja ASN berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Pendapatan dalam Perubahan APBD Banten 2026 mengalami penurunan, sehingga Pemprov Banten menyesuaikan belanja, termasuk periode pembayaran tukin.
"Yang biasa 14 jadi 13," tegas Deden menjelaskan penyesuaian tukin pada Minggu, 20 September 2026.
Deden menjelaskan, perubahan itu bukan berarti nominal tukin per bulan dipotong. Penyesuaian dilakukan terhadap periode pembayaran dalam satu tahun. Dengan demikian, total penerimaan tukin yang diterima ASN selama satu tahun mengalami perubahan karena pembayaran dilakukan untuk 13 bulan, bukan 14 bulan.
Kebijakan tukin menjadi bagian dari penyesuaian belanja Pemprov Banten setelah pendapatan daerah turun sekitar Rp 363,91 miliar. Dalam perubahan KUA dan PPAS APBD Banten 2026, pendapatan daerah turun dari Rp 10,08 triliun menjadi Rp 9,72 triliun.
Belanja daerah berkurang Rp 414,74 miliar, menjadi Rp 9,62 triliun. Penyesuaian belanja dilakukan agar APBD tetap berada dalam kemampuan fiskal daerah.
Deden mengatakan, pemerintah memahami dampak penyesuaian tersebut terhadap ASN, termasuk PPPK. "Kalau untuk PPPK, kita memahami betul bahwa yang sekarang didapatkan oleh teman-teman PPPK itu juga masih di bawah harapan mereka," ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Banten berupaya meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi sektor pajak dan sumber penerimaan lainnya. Langkah itu ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja ASN dan kapasitas fiskal daerah.