BANTEN — Kementerian Komunikasi dan Digital menempatkan biaya spektrum frekuensi yang terjangkau sebagai pendorong utama perluasan jaringan 5G di Indonesia. Kebijakan lelang spektrum terbaru dinilai memberi operator ruang investasi lebih besar untuk membangun infrastruktur. Langkah ini menyasar pengguna smartphone yang menunggu konektivitas 5G lebih merata di luar Jawa.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Spektrum tidak lagi dipandang semata sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Perubahan itu terlihat pada lelang spektrum terbaru yang memakai harga relatif terjangkau. Kebijakan tersebut dinilai memberi kesempatan bagi operator melanjutkan investasi pengembangan jaringan.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menyebut pengelolaan spektrum harus menyeimbangkan tiga hal: penerimaan negara, kemampuan investasi operator, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat. Menurutnya, biaya pemanfaatan yang terjangkau memungkinkan seluruh operator membangun infrastruktur sesegera mungkin.
"Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau," ujar Ismail dalam keterangannya, Senin (19/10).
Ismail menambahkan, seluruh operator kini memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G. Pernyataan itu merujuk pada hasil lelang spektrum yang tidak membebani struktur belanja modal operator.
Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi disebut sebagai prasyarat transformasi digital. Konektivitas yang memadai perlu tersedia sebelum masyarakat bisa memakai layanan digital secara produktif.
Menurut Ismail, lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung cepat, sehingga persoalan spektrum frekuensi menjadi semakin penting untuk dijaga ketersediaannya.
Data itu memberi gambaran dua lapis pasar bagi pelaku bisnis digital. Basis pengguna 4G yang hampir merata jadi modal layanan massal, sementara 5G membuka peluang untuk aplikasi berat seperti video, cloud, dan layanan berbasis AI.
Komdigi menekankan kebijakan spektrum tidak cukup mempertimbangkan profitabilitas industri. Kebutuhan publik juga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap alokasi frekuensi.
Pemerintah akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator untuk mendukung pengembangan teknologi telekomunikasi. Alokasi itu perlu memperhitungkan kebutuhan industri dalam jangka panjang.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi memerlukan modal besar dan waktu yang tidak singkat. Karena itu, Ismail menyebut keberlanjutan sebagai kata kunci dalam setiap kebijakan spektrum.
"Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," pungkasnya.
Bagi operator, biaya spektrum yang lebih ringan membuka ruang belanja modal untuk memperluas cakupan 5G, terutama di kota lapis kedua dan kawasan industri. Kepastian alokasi jangka panjang juga memudahkan perencanaan investasi beberapa tahun ke depan.
Bagi pelaku bisnis digital dan investor startup, kecepatan rollout 5G menentukan jenis produk yang layak dibangun. Layanan yang menuntut latensi rendah dan bandwidth besar baru ekonomis jika jangkauan jaringan memadai.
Tahap berikutnya bergantung pada realisasi alokasi spektrum dan kecepatan operator mengeksekusi pembangunan jaringan di luar wilayah padat penduduk.