Apindo Minta Wapres Baru Paham Ekonomi, Ini 3 Kompetensi yang Diminta Pengusaha

Penulis: Oman Sudirman  •  Senin, 16 November 2026 | 12:36:01 WIB
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan stabilitas pemerintahan dan kepercayaan investor menjadi kebutuhan fundamental dunia usaha.

BANTEN — Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan stabilitas pemerintahan dan kepercayaan investor jadi kebutuhan fundamental dunia usaha, terlepas dari siapa pun yang mengisi kursi wakil presiden. Pengusaha meminta sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka memiliki pemahaman kuat soal ekonomi dan kemampuan koordinasi lintas sektor.

Presiden Prabowo Subianto tengah mencari wakil presiden baru setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Dari sisi dunia usaha, Shinta Kamdani kepada detikcom, Senin (16/11/2026), menekankan bahwa yang paling penting saat ini adalah terjaganya stabilitas pemerintahan serta kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Bagi Apindo, kebutuhan fundamental itu tidak bergantung pada siapa pun yang akhirnya mengemban amanah sebagai wakil presiden. Namun ada sejumlah syarat kompetensi yang dinilai krusial agar wapres baru bisa merespons tantangan ekonomi domestik maupun global.

Tiga Kompetensi yang Diminta Pengusaha

Shinta merinci tiga kemampuan yang perlu dimiliki wakil presiden berikutnya. Pertama, pemahaman kuat terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan. Kedua, kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor. Ketiga, kapasitas membangun komunikasi konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan," ujar Shinta.

Dunia usaha memahami bahwa secara konstitusional wakil presiden bertugas membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka itu, kontribusi wapres terhadap agenda pembangunan ekonomi bisa diwujudkan lewat penguatan koordinasi dan dukungan implementasi kebijakan strategis sesuai pembagian tugas.

Hambatan Investasi Butuh Penyelesaian Lintas Kementerian

Salah satu peran yang paling ditunggu pengusaha adalah bantuan mengatasi hambatan berusaha. Shinta menyebut persoalan investasi dan kegiatan usaha sering kali memerlukan penyelesaian lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Khususnya dalam mengatasi hambatan investasi dan kegiatan berusaha yang memerlukan penyelesaian lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," kata Shinta.

Penguatan koordinasi diharapkan memastikan persoalan implementasi kebijakan di lapangan memperoleh tindak lanjut terukur. Dengan begitu, agenda reformasi struktural dan perbaikan iklim usaha bisa menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar dokumen kebijakan.

Harapan akhir dunia usaha, proses kenegaraan berjalan sesuai ketentuan konstitusi dengan tetap terjaganya kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan ekonomi nasional.

"Dunia usaha juga berharap berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat terus menghasilkan dampak nyata melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan perluasan kesempatan kerja," pungkas Shinta.

Kredibilitas di Mata Pasar Lebih Penting dari Popularitas

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan perspektif berbeda. Menurutnya, figur wakil presiden yang dibutuhkan pengusaha bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, melainkan yang mampu menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif.

Salah satu yang harus diperhatikan, calon wakil presiden mesti memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan. Kredibilitas itu menjadi penentu bagaimana pasar membaca arah pemerintahan ke depan.

"Dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin terbatas, figur yang dipandang kompeten akan membantu menjaga kepercayaan pasar dan menekan premi risiko terhadap Indonesia. Dampaknya bisa terlihat pada biaya pendanaan pemerintah maupun biaya modal sektor swasta," sebut Yusuf Rendy.

Artinya, bagi pelaku pasar, sosok wapres baru punya konsekuensi langsung terhadap harga. Premi risiko yang lebih rendah akan menekan yield obligasi pemerintah, sementara biaya modal sektor swasta ikut turun bila investor menilai tim ekonomi pemerintahan solid.

Dua suara dari Apindo dan CORE menunjuk arah yang sama: kompetensi ekonomi dan kapasitas koordinasi menjadi kriteria utama, bukan sekadar daya tarik elektoral. Bagi investor, sinyal siapa yang masuk ke kursi wapres akan dibaca sebagai indikator keberlanjutan reformasi struktural dan iklim investasi.

Reporter: Oman Sudirman
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top