Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan ini berlaku di Provinsi Banten, Lampung, dan DKI Jakarta mulai 7 September 2026.
SERANG — Roda program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ikut berhenti berputar. Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebuah langkah yang diambil demi keselamatan para siswa dan tenaga pendidik.
Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, di Jakarta pada Senin. Penyesuaian operasional ini merupakan respons atas kebijakan PJJ yang mulai berlaku pada 7 September 2026. Durasi PJJ sendiri berbeda-beda di tiap daerah, mengikuti perkembangan situasi dan keputusan pemerintah setempat.
Durasi PJJ di Tiga Provinsi Terdampak
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Rabu (6/9), penerapan PJJ di wilayah terdampak memiliki rentang waktu yang beragam. Provinsi Lampung menerapkan PJJ selama dua hari, yakni 7–8 September 2026. Sementara itu, Provinsi Banten menjalankan PJJ lebih lama, yaitu tiga hari dari 7–9 September 2026.
Situasi berbeda terjadi di DKI Jakarta. Wilayah ibu kota memberlakukan PJJ mulai 7 September 2026, namun hingga kini belum ada kepastian kapan kegiatan belajar-mengajar tatap muka akan kembali digelar. Durasi tersebut akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi dan kebijakan lanjutan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Keselamatan Peserta Didik Jadi Prioritas Utama
Khairul menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukan berarti program MBG dihapuskan. Mekanisme pemberian makanan bergizi di sekolah memang harus beradaptasi ketika proses belajar mengajar dialihkan ke rumah masing-masing.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujarnya.
Landasan Hukum Kebijakan PJJ
Langkah PJJ yang diambil pemerintah daerah tidak lepas dari regulasi yang ada. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Regulasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidikan berada dalam situasi bencana atau keadaan darurat.
Koordinasi Lintas Sektor dan Evaluasi Berkelanjutan
BGN memastikan bahwa koordinasi lintas sektor terus berjalan untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Informasi terkini dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam menentukan langkah operasional selanjutnya, termasuk kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketika pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” kata Khairul.
Komitmen untuk menjaga keberlanjutan program MBG tetap menjadi prioritas. Setiap penyesuaian yang dilakukan dipastikan tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di tengah situasi darurat bencana ini.
