CILEGON — Kerja sama antara Pemkot Cilegon dan Bank Banten mencakup penggajian pegawai serta pengelolaan keuangan sejumlah unit layanan, termasuk rumah sakit. Wali Kota Cilegon Robinsar menyebut tiga organisasi perangkat daerah yang disiapkan masuk tahap awal, yakni BPKPAD, Bappeda, dan Dinas Kesehatan.
"Hari ini kita tadi MoU terkait penggajian saja dan juga ada beberapa BLUD atau rumah sakit yang ke depan akan dikelola secara keuangannya oleh Bank Banten," kata Robinsar.
Menurut Robinsar, pengelolaan RKUD secara menyeluruh ditargetkan mulai berlaku tahun depan. Tahun 2026 dipakai sebagai masa persiapan untuk membangun dan menyesuaikan sistem.
Tiga OPD Masuk Tahap Awal Pengelolaan
BPKPAD, Bappeda, dan Dinas Kesehatan menjadi unit pertama yang keuangannya dikelola Bank Banten. Robinsar menyatakan proses peralihan berjalan bertahap agar tidak mengganggu layanan publik.
"Yang pasti tetap pelayanan harus prima. Semuanya yang sudah berjalan baik harus dilanjutkan," ujarnya.
Ia meminta kesiapan infrastruktur penunjang menjadi perhatian selama masa transisi. Robinsar menyebut Bank Banten sudah berkomitmen menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Jangan sampai nanti ada kekurangan infrastruktur, isu dan lain-lain. Makanya saya pastikan insyaallah komitmen dari Bank Banten," katanya.
Payroll Jadi Layanan Pertama, Kredit ASN Menyusul
Direktur Bank Banten Muhammad Busthami menjelaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan bertahap. Tahap awal mencakup penggajian atau payroll, sedangkan layanan lain dikembangkan pada tahap berikutnya.
"Tahapan selanjutnya baru kita bicara yang lain, termasuk pemberian fasilitas kredit kepada ASN dan lain sebagainya," jelas Busthami.
Untuk RKUD, Busthami menyebut ada dua komponen utama yang akan masuk pengelolaan, yakni penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta pengeluaran daerah.
"Dalam konteks RKUD itu ada dua sisi sebenarnya. Pertama adalah penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, yang kedua terkait dengan pengeluaran," pungkasnya.
Bank Banten Klaim Kepercayaan Pemda Meningkat
Busthami menilai kerja sama dengan Pemkot Cilegon menunjukkan peningkatan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Ia menyebut Bank Banten berupaya membuktikan diri sebagai bank yang melayani kepentingan daerah di Provinsi Banten.
"Dari pemegang saham, dari kita itu Pak Gubernur, untuk kita mencoba terus-menerus membuktikan bisa menjadi bank yang melayani kepentingan daerah di Provinsi Banten, tidak saja di provinsi tapi di kabupaten dan kota," kata Busthami.
"Dengan Cilegon ini membuktikan peningkatan trust dari seluruh stakeholder, tidak hanya dari pemerintah kabupaten dan kota, tetapi juga di elemen masyarakat lainnya," tuturnya.
Selain transaksi perbankan pemerintah daerah, Bank Banten menyatakan siap mendukung kegiatan pembangunan dan agenda Pemkot Cilegon.
"Sebagai institusi bisnis, sebagai partner daripada Pemerintah Kota Cilegon, kami juga akan membantu, mensupport kegiatan yang akan diadakan oleh Pemerintah Kota Cilegon," akunya.
Saham di Bank BJB Belum Ditarik
Soal kepemilikan saham Pemkot Cilegon di Bank BJB, Robinsar menyatakan belum ada rencana penarikan. Ia menyebut keputusan itu bergantung pada perhitungan keuntungan yang masih diperoleh daerah.
"Kalau saham kan itu bagaimana pemegang saham, pemilik sahamnya. Kalau memang secara perhitungan masih untung ya taruh saja. Tidak ada rencana penarikan, sejauh ini belum ada," ucapnya.
Mengenai wacana pemberian saham Bank Banten kepada pemerintah daerah, Robinsar menyatakan terbuka menerima apabila diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kita kan given, jadi terima lah. Kalau orang memberi ditolak kan enggak baik juga," pungkasnya.
