TANGERANG — Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah turun langsung ke lokasi pengungsian warga yang terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin di Kecamatan Rajeg. Dalam kunjungannya pada Minggu (5/7/2026), ia mengecek kesiapan dua titik utama yang dijadikan posko penampungan.
Dua lokasi yang dikunjungi adalah Kantor Desa Tanjakan Mekar yang berfungsi sebagai posko penerimaan bantuan, dan Perumahan Rajeg Hills yang dijadikan posko pengungsian. Intan didampingi sejumlah pejabat, termasuk anggota DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Camat Rajeg, Kapolsek Rajeg, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
Intan menyoroti bahwa data jumlah pengungsi masih fluktuatif, mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang berada di Kecamatan Mauk. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen menangani dampak kebakaran secara terkoordinasi, tidak hanya pada upaya pemadaman api, tetapi juga pada pelayanan warga terdampak.
“Kami meninjau kesiapan dua posko di Kantor Desa Tanjakan Mekar dan Perumahan Rajeg Hills, memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik, sekaligus berdialog dengan para petugas dan masyarakat terdampak untuk mendengarkan langsung kondisi yang mereka alami,” ujar Intan dalam keterangannya.
Selain memastikan pasokan logistik, Intan juga menekankan pentingnya layanan kesehatan bagi para pengungsi. Pemerintah daerah telah menyiagakan rumah sakit terdekat sebagai rujukan medis lanjutan jika diperlukan.
“Kami, pemerintah daerah, tidak akan berhenti menyalurkan bantuan logistik, memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan pemeriksaan kesehatan, serta menyiagakan rumah sakit terdekat sebagai rujukan medis lanjutan. Kami pastikan, insya Allah semuanya terkendali,” tegasnya.
Kunjungan langsung kepala daerah ke posko pengungsian menjadi krusial dalam situasi bencana seperti kebakaran TPA. Selain untuk memastikan data dan kebutuhan di lapangan akurat, langkah ini juga menjadi bentuk komunikasi langsung dengan warga yang kerap mengalami kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Dengan adanya dialog langsung, pemerintah bisa menyesuaikan jenis bantuan yang paling mendesak, mulai dari makanan siap saji, masker untuk menghindari asap, hingga kebutuhan khusus balita dan lansia.