BANTEN — Persoalan sosial dan pertanian mendominasi laporan reses anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII. Dalam Rapat Paripurna Laporan Reses Tahap II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Lima Puluh, wakil rakyat menyoroti dua persoalan yang dinilai paling mendesak bagi masyarakat Kecamatan Air Putih.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Safi'i, S.H. itu dihadiri Wakil Bupati Syafrizal, S.E., Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, M.SP., serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda setempat. Suasana rapat berlangsung tertib dengan agenda tunggal penyampaian aspirasi dari tujuh dapil.
Heri Suhandani, S.E., yang membacakan laporan Dapil VII, memaparkan hasil kunjungan reses di 17 desa dan 2 kelurahan. Wilayah yang dikunjungi meliputi Desa Aras, Desa Pasar Lapan, Desa Tanjung Harapan, hingga Kelurahan Indrapura dan Indrasakti.
Usulan pertama yang ditekankan adalah soal pendataan ulang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Warga mengeluhkan banyaknya nama penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak tercatat. Anggota DPRD meminta Bupati Batu Bara segera melakukan verifikasi data agar bantuan tepat sasaran.
Usulan kedua menyangkut distribusi pupuk subsidi. Harga di lapangan disebut-sebut masih sering melampaui HET yang ditetapkan pemerintah, sehingga memberatkan petani di Kecamatan Air Putih. Warga berharap ada pengawasan ketat agar pupuk bersubsidi bisa dijual sesuai ketentuan atau setidaknya dengan harga yang terjangkau.
"Setelah melaksanakan kegiatan reses ini, kami akan menyikapi berbagai masalah yang ada di Kecamatan Air Putih untuk diteruskan ke Pemerintahan Kabupaten Batu Bara," ujar Heri Suhandani dalam rapat tersebut.
Seluruh usulan yang disampaikan dari tujuh dapil tidak akan berhenti sebagai catatan rapat. Ketua DPRD memastikan aspirasi warga akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027. Skala prioritas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program mana yang dieksekusi lebih dulu.
Langkah ini menjadi penting mengingat Kecamatan Air Putih merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertanian yang cukup signifikan di Batu Bara. Ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau menjadi faktor kunci produktivitas petani, sementara akurasi data PKH menentukan efektivitas jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu.
Dengan diserahkannya laporan ini ke pemerintah kabupaten, publik kini menunggu realisasi tindak lanjut. Persoalan pupuk subsidi dan data bantuan sosial bukan isu baru, tetapi komitmen untuk menyelesaikannya akan terukur dari seberapa cepat kebijakan perbaikan diambil dalam waktu dekat.