TANGERANG SELATAN — Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan bukan sekadar soal penyediaan modal usaha. Menurutnya, ini adalah langkah konkret mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga, terutama kelompok yang selama ini sulit menjangkau layanan perbankan formal.
“Tujuan kita adalah memastikan semua kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, pelajar, hingga teman-teman disabilitas, memiliki ruang dan akses pembiayaan yang sama. Tidak ada yang boleh tertinggal,” ujar Pilar dalam sambutannya.
Kendala Administratif: NIB dan Legalitas Usaha Jadi PR Utama
Salah satu temuan krusial dalam rapat pleno adalah rendahnya pemenuhan persyaratan administratif oleh sebagian besar pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen legalitas usaha lainnya, yang menjadi syarat mutlak untuk mengakses pembiayaan formal.
Pemkot Tangsel melalui perangkat daerah terkait dan sektor perbankan akan mengintensifkan pendampingan serta edukasi perizinan usaha, pelaporan perpajakan, hingga kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). “Sebagian besar pelaku UMKM kita sebenarnya memiliki produk yang layak mendapatkan dukungan pembiayaan. Namun, mereka masih terkendala persyaratan administratif. Ini yang ingin kita selesaikan bersama,” kata Pilar.
Dorong UMKM Beralih ke KUR, Jauhi Pinjol Ilegal dan Rentenir
TPAKD Tangsel menargetkan pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal dan praktik rentenir. Strateginya, menghubungkan pelaku UMKM dengan ekosistem pembiayaan resmi yang sudah tersedia, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan.
“Kita ingin masyarakat tidak lagi terjebak pinjol ilegal atau rentenir. Caranya dengan menyambungkan mereka ke ekosistem keuangan formal yang sudah tersedia,” tegas Pilar. Selain itu, Pemkot juga mendorong peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia asal Tangsel melalui pelatihan vokasi agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
TPAKD Tangsel Raih Nominasi Penghargaan Nasional
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, menyampaikan bahwa program edukasi keuangan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM sepanjang tahun 2025 telah mencapai target. Capaian ini sejalan dengan tujuan utama TPAKD, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui perluasan akses keuangan yang inklusif.
Atas berbagai upaya tersebut, Kota Tangerang Selatan memperoleh nominasi penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Ini menjadi bukti bahwa program yang kita jalankan mendapat pengakuan secara nasional. Ke depan masih ada sejumlah program prioritas yang sedang menunggu persetujuan untuk segera dilaksanakan,” tutup Bambang.
Rapat pleno penetapan program kerja TPAKD ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Tangerang Selatan, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dari tingkat akar rumput.
