LEBAK — Ketua Umum PMII Cabang Lebak, Aji, menyebut mimbar bebas ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan bangsa. Ia menegaskan demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan publik.
"Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional," ujarnya kepada Fakta Banten.
Tiga Isu Strategis yang Disorot Mahasiswa
Dalam forum tersebut, setidaknya ada tiga klaster persoalan yang menjadi sorotan utama para peserta. Pertama, soal program prioritas pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mahasiswa menilai anggaran besar negara yang digelontorkan untuk program-program itu harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Kedua, kondisi perekonomian nasional yang dinilai belum seimbang dengan beban hidup masyarakat. Ketua Umum SEMMI Cabang Lebak, Fauzan, menyoroti daya beli masyarakat yang terus tertekan, peluang kerja yang sempit, serta perkembangan usaha kecil dan menengah yang belum optimal.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup," kata Fauzan.
Ketiga, kebijakan energi, khususnya harga BBM non-subsidi. Pengurus SEMMI Cabang Lebak, Fahmi, menilai perubahan harga energi berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.
IKN dan Tuntutan Transparansi Tata Kelola
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian peserta. Mahasiswa meminta pemerintah agar setiap kebijakan pembangunan nasional tetap mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Mereka menilai proyek IKN tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat di daerah.
Sekretaris PMII Cabang Lebak, Restu, menyoroti masih adanya warga yang kesulitan mengakses lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan merata, dan pendidikan berkualitas. Menurutnya, pembangunan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kabid PTKP SEMMI Cabang Lebak, Idham, menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dibangun melalui tata kelola yang akuntabel dan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia menilai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka terhadap partisipasi publik menjadi kunci.
Aspirasi yang Disampaikan ke Pemerintah
Melalui Mimbar Bebas ini, mahasiswa menyampaikan enam poin aspirasi kepada pemerintah. Mereka mendorong penguatan transparansi program nasional, peningkatan pengawasan penggunaan anggaran negara, dan upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah memperluas ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, meningkatkan keterbukaan informasi pembangunan IKN, serta melakukan langkah antisipatif terhadap dampak kebijakan energi. Para peserta menegaskan kritik yang disampaikan adalah bagian dari kontribusi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
"Demokrasi yang kuat lahir dari keterbukaan, dialog, dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam mengawasi arah pembangunan nasional," tegas mereka.