BANTEN — Badan Pusat Statistik (BPS) memperingatkan efek berantai dari lonjakan harga bawang putih yang kini menyebar hampir merata di seluruh provinsi. Berdasarkan pemantauan terbaru, rata-rata harga komoditas ini sudah bertengger di level Rp 42.005 per kilogram, jauh di atas patokan HAP yang ditetapkan pemerintah. Meluasnya kenaikan ini menjadi sinyal tekanan inflasi dari sisi harga pangan yang tidak bisa diabaikan.
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa fenomena ini bukan lagi sekadar gejolak musiman di pasar-pasar tradisional. "Kenaikan harga bawang putih ini perlu diwaspadai karena penyebarannya sudah sangat luas dan berpotensi memberikan sumbangan signifikan terhadap inflasi," ujarnya dalam konferensi pers, kemarin.
Pemicu Utama: Ketergantungan Impor dan Gangguan Rantai Pasok
BPS mencatat penyebaran kenaikan harga terjadi di 248 daerah, angka yang meningkat drastis dari pekan-pekan sebelumnya. Amalia menjelaskan, faktor utama pendorongnya adalah tingginya ketergantungan pasokan pada impor, sementara di sisi lain terjadi gangguan pada rantai distribusi domestik. Kondisi ini membuat harga di tingkat konsumen akhir melonjak signifikan.
Kenaikan harga yang meluas ini memicu kekhawatiran daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang menjadikan bawang putih sebagai bumbu dapur pokok. Untuk konteksnya, harga acuan pemerintah (HAP) untuk bawang putih saat ini berada di kisaran Rp 32.000 per kilogram. Artinya, harga pasar saat ini sudah melampaui acuan tersebut hingga lebih dari 31 persen.
Dampak ke Inflasi dan Respons Kebijakan yang Dinanti
Tekanan harga pangan yang bergejolak (volatile food) memang menjadi momok bagi pengendalian inflasi nasional. Dengan bobot bawang putih dalam keranjang inflasi yang cukup diperhitungkan, terutama di Pulau Jawa, kenaikan harga sebesar ini berisiko menggerus capaian inflasi inti yang selama ini terjaga stabil. Para pelaku usaha di sektor kuliner dan industri makanan olahan juga dipastikan merasakan dampaknya terhadap biaya produksi.
Pemerintah sendiri masih memiliki pekerjaan rumah untuk menstabilkan pasokan. Percepatan realisasi impor dan normalisasi rantai distribusi menjadi kunci utama untuk menekan harga kembali ke level wajar. BPS berharap ada intervensi cepat dari otoritas terkait, baik melalui operasi pasar murah maupun relaksasi bea masuk, agar tekanan inflasi tidak berlanjut ke bulan berikutnya.
Dengan situasi yang masih dinamis, pasar akan mencermati langkah konkret pemerintah dalam dua pekan ke depan. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komoditas ini akan menjadi penyumbang inflasi terbesar di kategori bahan makanan pada pengumuman data bulanan berikutnya.
