BANTEN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan temuan ini dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026). Nilai dugaan kerugian dari praktik tersebut ditaksir mencapai Rp 89 triliun berdasarkan data yang dihimpun kementerian.
Harga Jual Tak Wajar, Selisih Capai Rp 44.000 per Kilogram
Amran menyoroti harga beras fortifikasi yang dijual jauh di atas kewajaran. Ia menemukan satu produk dijual hingga Rp 57.000 per kilogram, padahal harga seharusnya sekitar Rp 13.000 per kilogram. Biaya tambahan untuk proses fortifikasi sendiri diperkirakan hanya Rp 1.000 per kilogram.
"Beras fortifikasi dijual tertinggi Rp 57.000. Mana bisa orang miskin membeli harga Rp 57.000? Padahal begitu dicek, seharusnya harganya Rp 13.000. Karena vitamin tadi yang disyaratkan di labelnya itu tidak sesuai. Ini diduga ya, penipuan selisih Rp 44.000 per kilo, yang tertinggi ya," kata Amran.
Secara rata-rata, harga jual beras fortifikasi yang diperiksa mencapai Rp 23.385 per kilogram. Harga wajarnya sekitar Rp 13.689 per kilogram, sehingga selisih dugaan penipuan rata-rata mencapai Rp 9.695 per kilogram.
Merek Besar hingga Inisial yang Diperiksa
Amran sempat memaparkan sejumlah merek beras fortifikasi yang diduga melakukan penipuan. Pantauan di lokasi menyebut nama-nama besar seperti beras merek Sumo, Rojolele, dan idola ikut masuk dalam daftar pemeriksaan.
Adapun merek yang dianggap tidak memenuhi syarat antara lain berinisial WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS. Sementara dua merek yang dinyatakan memenuhi syarat adalah SMP dan IAP.
Premium Hilang, Beralih Jadi Fortifikasi
Amran menilai kondisi ini membuat beras fortifikasi tidak lagi tepat sasaran. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan pergeseran beras premium di pasar yang kini menjelma menjadi produk fortifikasi.
"Ini sudah tidak tepat sasaran. Kemudian saat ini juga ada praktek penipuan terhadap beras fortifikasi, nilainya ini estimasi ya, Rp 89 triliun. Sesuai data BPS, 39% beras yang beredar premium dan fortifikasi. Sekarang premium hilang, menjelma menjadi fortifikasi," tuturnya.
Temuan ini menjadi pukulan bagi program fortifikasi pangan yang digadang mampu mengatasi kekurangan gizi masyarakat. Alih-alih menjangkau kelompok berpendapatan rendah, produk beras fortifikasi justru dijual dengan harga yang hanya mampu diakses segmen menengah ke atas, sementara klaim gizinya dipertanyakan.
Kementerian Pertanian belum merinci sanksi atau langkah lanjutan terhadap merek-merek yang diduga melanggar. Namun temuan ini membuka ruang pengawasan lebih ketat terhadap rantai distribusi beras fortifikasi yang selama ini minim pengawasan label.
