CILEGON — Rapat yang dipimpin Kepala Dishub Cilegon Heri Suheri itu turut dihadiri perwakilan Satlantas Polres Cilegon, BPTD Provinsi Banten, Pertamina Patra Niaga Tanjung Gerem, dan para pemilik SPBU. Persoalan ini menjadi perhatian Wali Kota Cilegon Robinsar setelah masyarakat mengeluhkan dampak kemacetan yang ditimbulkan.
Antrean panjang kendaraan barang yang hendak mengisi solar dinilai tidak hanya merugikan pengendara lain, tetapi juga mengurangi kapasitas jalan. Akses warga sekitar dan aktivitas distribusi barang ikut terganggu, bahkan potensi menghambat laju ambulans dan mobil pemadam kebakaran disebut dalam rapat sebagai risiko serius yang harus dicegah.
Kaur Lantas Polres Cilegon Iptu Eko meminta para pengusaha SPBU meningkatkan pengawasan di titik rawan antrean. Ia menegaskan pengelola tidak bisa hanya mengandalkan petugas keamanan yang ada, tetapi harus ikut turun langsung mengatur kendaraan yang masuk dan keluar area pengisian.
"Apabila ditemukan sopir atau pengemudi yang tidak menaati arahan dari petugas atau security, agar segera menghubungi Satlantas," ujar Iptu Eko. Ia menambahkan, pengemudi yang membandel dan tidak mengikuti arahan dapat ditindak oleh kepolisian.
Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Manrek) Dishub Cilegon Faturohman mendorong pemilik SPBU menyiapkan perlengkapan pengatur lalu lintas secara mandiri. Langkah ini dinilai efektif mencegah antrean memanjang hingga ke badan jalan tanpa harus menunggu petugas di lokasi.
"Para pemilik SPBU juga membantu untuk menyediakan rambu-rambu lalu lintas portable, barrier atau pembatas dan kerucut lalu lintas, untuk mengatur kendaraan," kata Faturohman.
Perwakilan Pertamina Patra Niaga Tanjung Gerem, Robi Kurniawan, mengungkapkan bahwa pasokan BBM tahun 2026 sebenarnya telah ditambah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, ia mengakui antrean di lapangan masih terjadi, khususnya untuk jenis solar.
Robi menyarankan agar Pemerintah Kota Cilegon mengajukan permohonan resmi penambahan kuota pasokan solar ke pemerintah provinsi. "Untuk itu, menyarankan agar pihak Dishub atau Pemerintah Kota Cilegon berkirim surat ke Dinas ESDM Provinsi Banten, untuk menambah pasokan BBM-nya khususnya solar ke wilayah Kota Cilegon," katanya.
Langkah ini menjadi tindak lanjut administratif yang diharapkan mampu mengurai akar persoalan, bukan sekadar menangani gejala kemacetan di permukaan. Sementara itu, Dishub Cilegon akan terus memantau kepatuhan pengusaha SPBU terhadap instruksi pengaturan antrean yang telah disepakati bersama.