BANTEN — Belanja negara pada RAPBN 2027 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 254,5 triliun dibandingkan APBN 2026 yang berada di angka Rp 3.842,7 triliun. Dalam pidatonya, Puan menekankan bahwa APBN pada hakikatnya adalah pilihan politik untuk mengalokasikan sumber daya negara demi program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," ujar Puan di hadapan jajaran pemerintah dan anggota dewan.
Lonjakan Belanja Negara 20 Kali Lipat sejak 2000
Politisi PDIP itu memaparkan data historis yang menunjukkan eskalasi belanja negara yang luar biasa dalam seperempat abad terakhir. Pada tahun 2000, APBN hanya sebesar Rp 197 triliun, lalu meroket menjadi Rp 1.126 triliun pada 2010, dan kini mencapai Rp 3.842 triliun pada 2026.
"Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000," terang Puan, menyoroti perlunya pengelolaan yang semakin prudent.
Empat Catatan Kritis DPR untuk Pemerintah
Puan merinci empat hal yang menurut DPR wajib menjadi perhatian dalam pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027. Catatan ini menjadi kerangka evaluasi bagi pemerintah dalam mengelola fiskal nasional.
- Pendapatan negara yang adil: Penghimpunan pendapatan harus optimal namun tidak melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus adil dalam membagi beban.
- Belanja negara berkualitas: Setiap rupiah belanja harus tepat sasaran, berkualitas, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar realisasi anggaran.
- Pengelolaan defisit dan utang yang hati-hati: Setiap pembiayaan harus dianalisis dari sisi manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.
- Transfer ke daerah yang efektif: Dana ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.
"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," lanjut Puan, menegaskan prinsip kehati-hatian fiskal.
Delapan Program Prioritas Nasional Jadi Arah Belanja
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 4.097,2 triliun tersebut akan difokuskan untuk menjalankan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
"Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun, naik dari Rp 3.842,7 triliun di APBN 2026," ujar Prabowo dalam forum yang sama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Puan menegaskan bahwa bagi rakyat, yang diingat bukanlah besaran angka dalam APBN, melainkan dampak nyata yang dirasakan. "Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," jelas Puan.
