BANTEN — Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengungkapkan bahwa pembengkakan utang pemerintah pada semester I 2026 tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan defisit, tetapi juga faktor eksternal. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menyumbang tambahan beban utang sekitar Rp154 triliun karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah.
SiLPA Rp255,5 Triliun dan Strategi Front Loading
Pembiayaan utang APBN hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp477,43 triliun. Angka ini jauh melampaui kebutuhan riil untuk menutup defisit anggaran yang hanya sebesar Rp196,5 triliun dan pengeluaran pembiayaan investasi senilai Rp52,21 triliun.
Kelebihan pembiayaan tersebut tecermin dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menyentuh Rp255,5 triliun per akhir Juni 2026. Awalil menjelaskan kondisi ini terjadi akibat kebijakan berutang terlebih dahulu atau front loading untuk memenuhi kebutuhan belanja pada bulan-bulan berikutnya.
Komposisi Utang: SBN Mendominasi Dibanding Pinjaman
Dari total utang Rp10.293,69 triliun, porsi terbesar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.966,79 triliun atau setara 87,11 persen. Sisanya, sebesar Rp1.326,90 triliun atau 12,89 persen, merupakan pinjaman yang diterima pemerintah.
Dominasi SBN dalam struktur utang menunjukkan ketergantungan pemerintah pada pasar keuangan untuk membiayai anggaran. "Oleh karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah, terdapat tambahan akibat pelemahan rupiah pada utang berdenominasi valuta asing (valas)," ujar Awalil Rizky dalam risetnya, Kamis (13/8/2026).
Defisit APBN dan Pengeluaran Investasi Semester I
Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit anggaran hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp196,5 triliun. Selain menutup defisit tersebut, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk pengeluaran investasi senilai Rp52,21 triliun pada periode yang sama.
Meski total pembiayaan utang lebih besar dari kebutuhan defisit, pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari pengelolaan kas yang prudent. Namun, para ekonom menyoroti risiko nilai tukar yang dapat terus menambah beban utang jika rupiah masih tertekan hingga akhir tahun.
