SERANG — Aliansi BEM Banten Bersatu mencatat sejumlah pekerjaan rumah besar yang belum tuntas selama kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah. Dalam aksi unjuk rasa di depan gerbang KP3B, Rabu (26/8/2026), mahasiswa menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah, ketimpangan fasilitas pendidikan, hingga kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di daerah.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, menegaskan bahwa masyarakat Banten tidak boleh lagi tertipu oleh janji-janji politik para pejabat. Ia mengingatkan bahwa nyaris dua tahun Andra Soni memimpin, seharusnya sudah ada perbaikan yang dirasakan langsung oleh warga.
"Masyarakat Banten jangan sampai tertipu, terdaya oleh janji-janji pejabat. Nyaris dua tahun Gubernur Banten Andra Soni memimpin, jika tidak siap menjalankan program maka mundur. Gak usah jadi gubernur kalau gak mau denger aspirasi masyarakat," kata Mahasiswa Untirta itu di hadapan para pejabat Pemprov Banten.
Program Sekolah Gratis Belum Merata dan Lulusan Tak Sesuai Kebutuhan Industri
Suci menyoroti pelaksanaan program sekolah gratis yang dinilai belum merata di seluruh kabupaten/kota. Mahasiswa mendesak pemerintah melakukan pemerataan pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
"Jangan sampai lulusan Banten tidak terserap karena tidak sesuai kebutuhan industri," tegas Suci.
Tambang Ilegal dan ODOL Meresahkan Warga
Selain pendidikan, sorotan mahasiswa mengarah pada aktivitas pertambangan ilegal yang marak serta kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL) yang melintas di jalan-jalan Banten. Keberadaan kendaraan tambang dinilai merusak infrastruktur jalan dan mencemari lingkungan pemukiman warga.
"Negara jangan tutup mata. Tambang ilegal dan ODOL sudah meresahkan warga, merusak lingkungan, dan membahayakan pengguna jalan," kata salah satu orator dalam aksinya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta penindakan tegas dan transparan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Mereka juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap fungsi aparat dalam penegakan hukum di lapangan.
Investasi Harus Serap Tenaga Kerja Lokal
Di bidang ekonomi, Aliansi BEM Banten Bersatu meminta agar investasi dan industrialisasi yang berjalan di Banten benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Hal itu bisa diwujudkan melalui prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dan perlindungan hak-hak pekerja.
Mahasiswa juga mengkritisi pembangunan yang masih timpang antarwilayah. Menurut mereka, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di satu kawasan tertentu, tetapi harus menyentuh daerah-daerah tertinggal agar kesenjangan sosial-ekonomi bisa berkurang.
Ultimatum 7 Hari untuk Gubernur Andra Soni
Suci menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan memiliki tenggat waktu. Jika tidak diindahkan dalam tujuh hari ke depan, aliansi akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak dan lebih besar.
"Apabila tak diindahkan tuntutan kami dalam 7 hari, maka kami akan menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak," tutup Suci.
Aksi yang berlangsung di depan gerbang KP3B tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi Hartawan, Kepala Dinas ESDM Ari James, serta Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim. Mewakili Pemprov Banten, Deden menerima sejumlah tuntutan dan menyatakan akan menyampaikannya langsung kepada Gubernur Andra Soni.***
