Anggaran Hotel DPRD Tangerang Naik 500% Jadi Rp23,2 Miliar, 265 Ribu Warga Miskin Ekstrem dan 21.000 Anak Putus Sekolah

Penulis: Nurul Huda  •  Minggu, 31 Mei 2026 | 21:05:36 WIB
Anggaran sewa hotel DPRD Kabupaten Tangerang naik 500% menjadi Rp23,2 miliar pada 2026.

TANGERANG — Lonjakan anggaran sewa hotel DPRD Kabupaten Tangerang mencuat setelah dokumen RUP 2026 menunjukkan pagu mencapai Rp23.259.592.620. Angka ini membengkak drastis dari pagu tahun 2025 yang hanya Rp3,52 miliar. Pembengkakan terbesar terjadi pada jalur swakelola yang mencapai lebih dari Rp18,4 miliar.

Porsi Swakelola Hotel Membengkak Hingga Rp18 Miliar

Bedah data RUP menunjukkan anggaran hotel terbagi dalam dua skema pengadaan. Jalur penyedia mencakup 17 paket belanja sewa hotel dengan total Rp4,78 miliar. Sementara itu, jalur swakelola terbagi atas pos Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp2,9 miliar dan Fasilitasi Tugas DPRD senilai Rp15,48 miliar.

Akumulasi dana sebesar Rp23,2 miliar ini memantik kecurigaan publik. Pasalnya, porsi swakelola hotel pada periode sebelumnya tidak pernah menyentuh angka yang begitu masif. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi yang terus didengungkan pemerintah pusat.

265.090 Jiwa Miskin Ekstrem vs Hotel Miliaran Rupiah

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Tangerang memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Banten, mencapai 265.090 jiwa. Di saat yang sama, tercatat sedikitnya 21.000 anak di wilayah ini menyandang status putus sekolah.

Ketimpangan antara rencana fasilitas hotel miliaran rupiah dengan realitas kemiskinan dan pendidikan ini mencerminkan rendahnya empati anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

"Omon-Omon" Empati di Tengah Pesta Anggaran

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mengkritik keras temuan ini. Ia mengaitkan momentum Idul Adha dengan perilaku anggota dewan yang dinilainya hanya melakukan pencitraan tanpa tindakan nyata.

"Hari raya Idul Adha itu momentum menumbuhkan sikap empati. Harusnya anggota DPRD mengambil hikmah dari Nabi Ibrahim yang memiliki empati dan tunduk pada kekuasaan Tuhan. Tapi DPRD Kabupaten Tangerang itu hanya 'omon-omon', hanya pencitraan seolah punya empati kepada rakyat, tapi rapat anggaran hotel justru makin mahal dan harga jas pakaian dinasnya tertinggi se-Banten saat ekonomi rakyat sulit," ujar Adib.

Menurut Adib, kekuasaan mengatur anggaran seharusnya menjadi alat untuk membela kepentingan masyarakat, bukan memanjakan diri sendiri. Ia menegaskan bahwa political will adalah kunci bagi kesejahteraan rakyat, dan kebijakan anggaran hotel kali ini dianggap jauh dari semangat tersebut.

Reporter: Nurul Huda
Sumber: lapan6online.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top