CILEGON — Pemkot Cilegon memastikan dana beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu tidak bocor ke penggunaan lain. Langkah itu diambil dengan memantau langsung ke lapangan, yakni ke kampus-kampus tempat para penerima Beasiswa Cilegon Juare menuntut ilmu.
Rahmatullah menyebut, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Peran kampus sebagai pengawas utama aktivitas akademik mahasiswa menjadi kunci keberhasilan program ini.
Menurut Rahmatullah, kampus adalah pihak pertama yang mengetahui perkembangan mahasiswa penerima beasiswa. Mulai dari absensi perkuliahan hingga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bisa dipantau langsung oleh pihak universitas.
"Kami tidak bisa lepas dari peran kampus. Karena bagaimanapun kampus ini yang pertama memantau aktivitas keseharian mahasiswa penerima beasiswa," ujar Rahmatullah, Jumat (26/6/2026).
Data dari kampus juga akan menjadi acuan Pemkot untuk menghitung kuota beasiswa di masa mendatang. Dengan database yang akurat, pemerintah bisa memetakan jumlah mahasiswa potensial yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu poin krusial dalam monev ini adalah memastikan dana beasiswa tidak disalahgunakan. Rahmatullah menegaskan, alokasi dana wajib digunakan untuk membayar UKT dan penunjang akademik lainnya.
"Kita memastikan beasiswa itu digunakan untuk pembayaran biaya UKT. Kalau ada mahasiswa yang tidak membayar biaya UKT, tolong dilaporkan ke kita. Jadi kita saling berbagi informasi," paparnya.
Pemkot juga meminta kampus melaporkan jika ada mahasiswa yang motivasi belajarnya menurun atau IPK-nya bermasalah. Hal itu untuk menjembatani agar penerima beasiswa tetap fokus pada target kelulusan, yakni maksimal delapan semester.
Pada tahap awal, Pemkot Cilegon telah melakukan monev ke enam perguruan tinggi swasta di Provinsi Banten. Kegiatan ini akan terus berlanjut secara rutin hingga seluruh kampus mitra terpantau.
"Kami akan lakukan secara rutin untuk dilakukan pemantauan," pungkas Rahmatullah.
Program Beasiswa Cilegon Juare sendiri merupakan salah satu andalan Pemkot Cilegon untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu. Dengan pengawasan ketat seperti ini, pemerintah berharap setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa.