BANTEN — Pertumbuhan ekonomi yang solid tidak otomatis mengerek kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Data BPS yang dirilis menunjukkan tren positif produk domestik bruto (PDB), namun indikator sosial lainnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Angka kemiskinan per September 2025 setara dengan 8,25 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, data ketenagakerjaan per Agustus 2025 mengindikasikan penyerapan tenaga kerja belum optimal di tengah ekspansi ekonomi nasional.
Pemerintah menargetkan status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, ekonom menilai target tersebut tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan pertumbuhan output semata. Kualitas pekerjaan yang diciptakan harus mampu mendorong peningkatan pendapatan riil masyarakat.
Persoalan daya beli menjadi variabel krusial yang menentukan keberhasilan transisi ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum terasa manfaatnya apabila kenaikan pendapatan tidak mampu mengejar laju kebutuhan hidup sehari-hari.
"Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja dengan pendapatan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat," demikian arahan kebijakan yang ditekankan dalam agenda pembangunan nasional.
Strategi hilirisasi terus digenjot sebagai motor utama peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Pengolahan komoditas di dalam negeri diyakini mampu menarik investasi baru dan membuka pabrik-pabrik baru di berbagai daerah.
Namun, industrialisasi tanpa diiringi peningkatan kapasitas SDM hanya akan menciptakan ketimpangan baru. Akses terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan kerja menjadi prasyarat agar masyarakat lokal bisa mengisi kebutuhan sektor industri yang semakin kompleks.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai poros utama pembangunan. Distribusi investasi pun diminta tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke wilayah timur Indonesia untuk membuka peluang ekonomi baru.
Bagi publik, definisi negara maju tidak melulu soal angka PDB per kapita. Ukuran yang lebih konkret adalah tersedianya pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang meningkat, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta kehidupan keluarga yang semakin sejahtera.
Pemerintah perlu memastikan pembangunan ekonomi berjalan seimbang antara laju pertumbuhan dan pemerataan. Jika kesenjangan antarwilayah dan antarpendapatan masih melebar, maka capaian pertumbuhan 5,11 persen hanya akan menjadi statistik belaka tanpa dampak sosial yang luas.
Perjalanan menuju Indonesia Maju masih panjang. Keberhasilan target 2045 tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mentransformasi pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kualitas hidup yang merata bagi seluruh warga negara.