BANTEN — Presiden Prabowo Subianto membuka data bahwa pemerintah menemukan total 1.074 BUMN saat proses pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Angka ini lima kali lipat dari asumsi awal pemerintah yang memperkirakan jumlah BUMN hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan.
"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400 (ternyata) 1.074," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kepala Negara menyoroti struktur kepemilikan BUMN yang rumit, di mana satu perusahaan induk memiliki anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Kondisi ini dinilai membuat pengawasan menjadi tidak efektif dan banyak entitas yang tidak produktif.
Prabowo menegaskan bahwa sebagian BUMN "bekerja seenaknya" dan tidak bertanggung jawab kepada bangsa serta negara. "Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," tegasnya dalam pidato yang disiarkan secara langsung.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung adanya perusahaan pelat merah yang secara riil terus mengalami kerugian, tetapi dalam laporan keuangan justru tercatat mencetak keuntungan. Pernyataan ini mengindikasikan adanya potensi manipulasi data finansial di lingkungan BUMN.
Merespons temuan tersebut, Prabowo membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan pengurus dan direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Langkah ini disebut sebagai upaya penertiban menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan negara.
Wacana pengadilan khusus ini menjadi sinyal keras pemerintah untuk membereskan praktik korporasi yang dinilai menyimpang. Prabowo sebelumnya juga mengusulkan amnesti bagi pejabat BUMN yang bersedia mengaku salah dan bertobat atas pelanggaran yang dilakukan.
Usulan amnesti tersebut dinilai sebagai instrumen untuk mengungkap praktik-praktik buruk tata kelola di masa lalu. Namun, bagi mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan pengakuan tersebut, ancaman penegakan hukum melalui pengadilan ad hoc tetap terbuka.
Data Kementerian BUMN mencatat banyak perusahaan pelat merah yang menjadi beban fiskal negara setiap tahunnya. Efisiensi dan konsolidasi BUMN menjadi prioritas pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran dan memastikan perusahaan negara benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional.