BANTEN — Kesepakatan damai yang ditandatangani Meta membawa perubahan besar bagi pengguna di bawah usia 18 tahun di Instagram dan Facebook. Salah satu perubahan paling signifikan adalah batas penggunaan harian maksimal 2 jam yang hanya bisa dicabut oleh orang tua.
Meta juga bakal menonaktifkan filter riasan ekstrem dan efek operasi plastik. Verifikasi usia akan diperketat, dan mode malam otomatis diaktifkan untuk mencegah remaja begadang bermain media sosial.
Untuk konteks, kebijakan ini tidak langsung berdampak ke pengguna Indonesia karena kasus ini berjalan di pengadilan negara bagian AS. Namun, penerapan batas ketat seperti ini bisa menjadi preseden global bagi regulasi platform digital di negara lain.
Meski nominal kesepakatan menyentuh Rp 321 triliun, Meta tidak langsung mentransfer seluruh dana tersebut. Perusahaan hanya membayar 70 persen atau sekitar 12,7 miliar dolar AS (sekitar Rp 226 triliun) ke negara-negara bagian selama periode 10 tahun.
Sisa 5,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 94 triliun) dibayarkan bersyarat, tergantung pada apakah TikTok dan YouTube bersedia menerapkan perubahan serupa pada aplikasi mereka. Ini artinya Meta sengaja mengikat kompetitor dalam kesepakatan hukum yang sama.
Jaksa Agung California Rob Bonta yang memimpin kasus ini bersama New Jersey, Colorado, dan Kentucky menyatakan bahwa gugatan ini bukan hanya soal Meta, tapi seluruh industri platform digital.
"Tidak ada perusahaan yang menginginkan apa yang dihadapi Meta. Saya memperkirakan TikTok, YouTube, dan Snapchat akan melakukan perubahan sebelum mereka menghadapi situasi seperti itu," kata Rob Lalka, profesor praktik manajemen di Universitas Tulane, dilansir detikINET dari CNBC.
Langkah Meta menyeret nama TikTok dan YouTube dalam klausul pembayaran adalah strategi hukum yang jarang terjadi. Dengan begitu, Meta memastikan bahwa kompetitornya tidak bisa mengambil keuntungan dari regulasi yang lebih longgar.
Bonta mendukung langkah tersebut. Ia bahkan menyebut California kini tengah menjalankan proses litigasi aktif terhadap TikTok.
"Kami sedang menggugat TikTok sekarang, jadi kami ingin memastikan bahwa mereka mengadopsi praktik dan komitmen yang serupa dengan yang dilakukan Meta, dan kami juga sangat mengincar Snap serta YouTube," tegas Bonta.
Negara bagian juga sudah menjalin komunikasi dengan Snap dan tengah mengupayakan pembicaraan dengan TikTok. YouTube diharapkan ikut dalam perundingan.
Kasus ini terjadi di tengah gelombang tekanan global terhadap platform media sosial. Pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan larangan penggunaan media sosial bagi remaja dengan batasan usia yang lebih ketat.
Bonta menegaskan perjuangan hukum ini akan berlanjut ke seluruh industri. "Kami akan melanjutkan perjuangan kami di seluruh media sosial dengan mengajukan tuntutan hukum terhadap para pemain besar seperti TikTok, Snap, dan YouTube," ujarnya.
Bagi pemain game di Indonesia yang aktif mengonsumsi konten esports di YouTube atau TikTok, perubahan regulasi ini perlu dipantau. Jika negara bagian AS berhasil memaksa platform lain menerapkan batas penggunaan serupa, bukan tidak mungkin kebijakan serupa diadopsi di wilayah Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan.