BANTEN — Masyarakat mengaitkan keterlambatan ini dengan dugaan ketidakhadiran Raja Negeri Maraina, Absalom Alexander Rehena, yang disebut lebih banyak berada di Negeri Air Besar, Kecamatan Seram Utara, alih-alih menjalankan tugas pelayanan di negeri administratif.
Keluhan masyarakat mencakup dua pos anggaran yang bersumber dari APBDes. Pertama, BLT Dana Desa untuk periode 2026 yang belum tersalurkan. Kedua, honor tokoh agama dan tokoh pemuda tahun 2026 yang juga belum dibayarkan oleh pemerintah negeri.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, untuk anggaran tahun 2025 terdapat dana sekitar Rp20 juta yang diketahui digunakan oleh Raja. Sementara itu, untuk tahun 2026, pembayaran BLT kepada penerima manfaat belum dilakukan sama sekali.
Terkait dana BLT 2026, sumber yang sama menyatakan bahwa saat warga mendatangi kediaman Raja di Air Besar untuk menanyakan pencairan—khususnya untuk kebutuhan anak sekolah—mereka mendapat jawaban bahwa uang tersebut berada di Negeri Waraka, Kecamatan Telutih, dan dipegang oleh istri Raja.
Keterangan ini memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dana. Jika benar dana BLT dikuasai pihak di luar perangkat negeri, warga mempertanyakan fungsi bendahara yang seharusnya menjadi pengelola keuangan.
Bendahara Negeri Administratif Maraina disebut telah memberikan klarifikasi kepada warga. Ia mengaku hanya memegang dana sekitar Rp10 juta untuk BLT 2026, sehingga pembayaran belum dapat direalisasikan dan masih menunggu dana tambahan dari Raja.
Hingga berita ini ditulis, seluruh informasi yang disampaikan sumber masih berupa dugaan dan belum diverifikasi secara resmi. Untuk menjamin kejelasan, diperlukan pemeriksaan administrasi terbuka agar masyarakat mengetahui jumlah dana BLT yang diterima, nominal yang tersalurkan, serta pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan.
Prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Tuduhan pelanggaran tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum ada pemeriksaan oleh pihak berwenang. Raja Negeri Administratif Maraina, Absalom Alexander Rehena, berhak memberikan klarifikasi atas seluruh tudingan ini.
Masyarakat menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak warga dan penggunaan anggaran publik. Mereka meminta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir tidak hanya menerima laporan administratif di atas kertas, tetapi turun langsung memeriksa kondisi pemerintahan Negeri Maraina.
Secara spesifik, warga mendesak Bupati memerintahkan perangkat daerah terkait untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk penyaluran BLT. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian, warga meminta teguran keras diberikan kepada Raja Negeri Administratif Maraina.
“Kami meminta dengan hormat kepada Bapak Bupati Maluku Tengah agar jangan hanya mendengar laporan dari pemerintah negeri. Tolong turun langsung melalui dinas terkait untuk melihat kondisi masyarakat dan memeriksa penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa,” tegas sumber tersebut.
Di balik desakan ini, kebutuhan paling mendesak bagi warga adalah kepastian hak atas bantuan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah. Pemerintah negeri, menurut masyarakat, seharusnya hadir melayani warga—bukan justru menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran yang menjadi hak publik.
Pemeriksaan menyeluruh oleh Inspektorat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maluku Tengah menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan tata kelola anggaran negeri berjalan sesuai ketentuan. Warga menunggu respons cepat pemerintah daerah agar persoalan ini segera menemui titik terang.