TANGERANG — Rencana pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang mulai menemukan titik terang. Arief Wibowo menyampaikan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk satu organisasi perangkat daerah (OPD) akan dibagi ke dua OPD berbeda.
Menurut Arief, prinsip efisiensi tetap dipegang dalam penyusunan anggaran kedua instansi. Pemisahan dinilai tidak membutuhkan tambahan dana besar karena sifatnya hanya rekomposisi personel, bukan penambahan formasi baru.
"Komitmennya anggaran itu tetap efektif dan efisien, nanti coba dianalisa kembali. Tapi intinya kami tidak ingin ada kenaikan anggaran yang signifikan karena secara SDM juga hanya rekomposisi personel saja," ujar Arief.
Pernyataan itu disampaikannya saat membahas progres pemisahan Damkar dan BPBD Kota Tangerang. Arief menegaskan DPRD akan meninjau ulang pos-pos belanja sebelum struktur baru disahkan.
Pemisahan Damkar dari BPBD merupakan bagian dari Raperda perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kota Tangerang. DPRD menggandeng Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten untuk membahas regulasi tersebut.
"Pemisahan Damkar dari BPBD ini bagian dari Raperda perubahan SOTK yang ditargetkan berjalan tahun ini. Tapi kaitan dengan raperda fasilitasi itu perlu adanya proses harmonisasi dan konsultasi dengan kanwil hukum," ucap Arief.
Harmonisasi itu menjadi tahapan wajib sebelum raperda bisa dibahas lebih lanjut. DPRD menargetkan proses regulasi rampung pada tahun yang sama dengan pengesahan struktur baru.
Arief menilai pemisahan kedinasan membuat setiap OPD lebih fokus menghadapi kondisi darurat. Hal itu penting ketika sejumlah kejadian darurat berlangsung bersamaan.
Cakupan penanganan kebencanaan dinilai sangat luas, mencakup bencana alam hingga peristiwa darurat akibat faktor nonalam. Beban kerja Damkar Kota Tangerang kini melampaui penanganan kebakaran semata.
"Bagi saya dengan pemisahan ini akan ada fokus kerja dari masing-masing OPD. Manakala terjadi kebencanaan yang sifatnya paralel dengan kategori yang berbeda di luar kebakaran," kata dia.
"Dan perlu dicatat, damkar itu bukan hanya menangani kebakaran saja sekarang. Tapi ada kondisi darurat seperti kaki anak nyangkut di selokan air, cincin tertelan anak sampai evakuasi ular berbisa," sambung Arief.
Kepala BPBD Kota Tangerang Mahdiar menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Koordinasi diperlukan untuk mencari solusi kebutuhan SDM setelah pemisahan BPBD dan Damkar.
"Kebutuhan SDM akan kami bahas bersama BKPSDM, Bagian Organisasi dan BPKAD untuk mencari solusi terbaik. Apapun ketentuan regulasinya, tentu akan kami laksanakan," kata Mahdiar.
Mahdiar menambahkan sarana dan prasarana kedua instansi secara umum telah memadai. Ketersediaan itu dinilai mendukung pelayanan kepada masyarakat setelah pemisahan organisasi.