SERANG — Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan terhadap akurasi data sektoral untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa data yang bersifat umum tidak lagi cukup untuk merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis.
Hal itu disampaikan Dimyati saat menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana beserta jajaran di Kantor Wakil Gubernur, Kamis (7/5/2026). Ia menilai diskusi rutin antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPS menjadi kunci agar alokasi anggaran tidak meleset dari target prioritas.
Pertemuan Rutin Bulanan untuk Sinkronisasi Sektor Prioritas
Selama ini, rilis data triwulan dari BPS dianggap hanya memberikan gambaran makro secara umum. Dimyati mengusulkan agar intensitas pertemuan ditingkatkan menjadi sebulan sekali untuk membedah data secara lebih spesifik dan mendalam.
"Kalau yang disampaikan BPS dalam setiap rilis triwulan itu kan hanya data gambaran umum. Dalam diskusi itu saya minta disampaikan secara terperinci, sehingga kita bisa memilih sektor mana yang membutuhkan penanganan cepat dan sektor mana yang butuh penanganan berkelanjutan," ujar Dimyati.
Menurutnya, sinkronisasi data yang optimal akan membantu pemerintah daerah menyesuaikan program prioritas nasional dengan kondisi keuangan daerah. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut penggunaan dana secara lebih efektif.
Akurasi Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Riil ke Masyarakat
Dimyati menekankan bahwa setiap laporan yang masuk ke mejanya harus memiliki validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara faktual di lapangan. Ia tidak ingin kebijakan diambil hanya berdasarkan laporan administratif semata tanpa melihat dampak sosialnya.
"Saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan begitu saja. Tapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah pertumbuhan ekonomi itu benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk angka pengangguran yang berkurang, inflasi dan sebagainya," tegasnya.
Pihaknya berharap BPS dapat menyajikan variabel data yang mampu memotret sejauh mana intervensi pemerintah daerah memengaruhi kesejahteraan warga, mulai dari pengendalian harga bahan pokok hingga penciptaan lapangan kerja baru di Banten.
Persiapan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Banten juga mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan memberikan keterangan yang akurat kepada petugas lapangan.
"Karena kerahasiaan data itu akan terjamin," kata Dimyati saat mengajak warga menjawab seluruh pertanyaan sensus secara jujur dan terbuka.
Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana menyambut positif usulan pertemuan rutin yang diinisiasi oleh Pemprov Banten. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan upaya mewujudkan program Satu Data Indonesia yang lebih kuat di tingkat regional.
"BPS itu seperti kompas, di mana kami harus bisa memberikan akurasi data yang kuat. Maka ketika ada ide untuk dilakukan pertemuan rutin, kami sangat menyambut baik," pungkas Yusniar.
