CILEGON — Tidak hanya kendaraan pribadi, puluhan mobil dinas berplat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon ikut terciduk dalam operasi penelusuran tunggakan pajak yang digelar Samsat setempat. Kasubag Tata Usaha UPT Samsat Kota Cilegon, Dini Kuswianti, mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak memberikan dispensasi bagi kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat daerah.
Empat Titik Disisir, Kantor Walikota Jadi Sasaran
Operasi yang berlangsung sejak pagi hari itu menyisir empat lokasi strategis: halaman parkir Kantor Walikota Cilegon, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Yayasan Al-Hadid. Petugas menggunakan data digital untuk mencocokkan nomor polisi kendaraan yang terparkir dengan basis data tunggakan PKB.
“Kami datangi langsung objek pajak. Hasilnya, cukup banyak kendaraan yang terjaring, termasuk plat merah,” ujar Dini saat ditemui di lokasi.
Sanksi Stiker dan Imbauan ke MPP
Alih-alih menderek atau menyita kendaraan, Samsat Cilegon memilih pendekatan persuasif. Petugas menempelkan stiker pemberitahuan tunggakan pada kaca depan kendaraan yang melanggar. Selain itu, pemilik kendaraan diarahkan untuk segera melunasi kewajibannya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon yang lokasinya berdekatan dengan Kantor Walikota.
“Kebetulan di area ini dekat dengan MPP. Jadi bagi warga atau ASN yang kendaraannya tertempel stiker tunggakan, bisa langsung memanfaatkan layanan cepat di MPP untuk melunasi pajak,” imbaunya.
Strategi Jemput Bola Dongkrak PAD
Dini menjelaskan, metode door-to-door atau jemput bola ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan razia konvensional di jalan raya. Pasalnya, petugas bisa langsung mendatangi pemilik kendaraan di tempat kerja atau pusat keramaian, sehingga data tunggakan yang selama ini sulit dilacak bisa terkonfirmasi langsung.
“Strategi ini sengaja kami lakukan langsung ke lapangan agar pendapatan daerah dari sektor pajak bisa lebih maksimal,” tegas Dini.
Selain menempelkan stiker, petugas juga aktif memberikan edukasi kepada pemilik kendaraan yang melintas tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Masyarakat diminta untuk lebih tertib mengecek masa berlaku STNK masing-masing agar terhindar dari sanksi administrasi di kemudian hari.
