JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Satgas Mitigasi PHK yang dipimpin langsung Mensesneg Prasetyo Hadi. Langkah ini diambil setelah setahun terakhir proses pembentukan satgas, dan kini mulai bekerja memetakan persoalan industri dari hulu ke hilir.
“Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers usai rapat.
Mengapa Satgas Ini Dibentuk Sekarang?
Tekanan di sektor industri manufaktur dan padat karya terus meningkat. Banyak perusahaan, terutama di Jawa Barat dan Banten, mulai melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Satgas ini hadir untuk melakukan mitigasi satu per satu terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.
Menurut Prasetyo, penyebab PHK tidak selalu soal suplai bahan baku seperti gas atau batu bara. “Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan. Namun, apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” kata dia.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Satgas?
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, serta Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Dari pihak kepolisian, turut hadir perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Dari parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal hadir untuk memastikan komitmen legislatif. “Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal,” kata Dasco.
Apa Langkah Konkret Satgas ke Depan?
Satgas akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan monitoring dan bertukar informasi mengenai perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Fokus utama adalah perusahaan yang sudah melakukan PHK tetapi belum menyelesaikan kewajibannya terhadap pekerja.
Pendekatan yang digunakan bersifat kasuistik — setiap perusahaan ditangani satu per satu. Hal ini penting mengingat karakteristik industri di Banten yang beragam, mulai dari industri kimia, tekstil, hingga elektronik yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Dengan terbentuknya satgas ini, pemerintah berharap angka PHK di Indonesia bisa ditekan. Bagi pekerja di kawasan industri Banten, langkah ini setidaknya memberikan kepastian bahwa negara hadir di tengah ketidakpastian ekonomi.
