PANDEGLANG — Forum BEM Pandeglang menilai peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten seharusnya menjadi momentum merefleksikan sejauh mana dampak pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Mereka menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Pandeglang yang dinilai memerlukan penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Banten.
Aksi Refleksi tersebut bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal pembangunan daerah. Forum BEM Pandeglang menegaskan kebijakan dan anggaran harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Pendidikan: 2.043 Ruang Kelas Rusak dan 18.823 Anak Putus Sekolah
Forum BEM Pandeglang menuntut percepatan rehabilitasi sekolah tidak layak, terutama perbaikan 2.043 ruang kelas yang rusak. Mereka juga mendorong perluasan akses pendidikan serta pencegahan anak putus sekolah melalui kebijakan terukur.
Penanganan serius terhadap 18.823 anak putus sekolah di Kabupaten Pandeglang masuk dalam daftar tuntutan. Angka tersebut menjadi salah satu sorotan utama forum mahasiswa dalam aksi refleksi itu.
Infrastruktur: 250 KM Jalan Kabupaten Rusak hingga 67.632 RTLH
Di sektor infrastruktur dasar, Forum BEM Pandeglang menuntut percepatan perbaikan jalan kabupaten sepanjang 250 KM yang mengalami kerusakan. Mereka juga meminta evaluasi pembangunan jalan provinsi di Pandeglang sepanjang 26 KM yang mulai rusak.
Forum mahasiswa tersebut menyoroti kualitas pembangunan Jalan Bang Andra, termasuk dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Perbaikan dan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta marka jalan juga diminta demi keselamatan masyarakat.
Selain itu, mereka mendesak percepatan penanganan 67.632 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pandeglang. Penanganan krisis kekeringan di 150 desa yang tersebar di 20 kecamatan juga masuk dalam tuntutan forum.
Anggaran Rp 110 Miliar untuk Makan-Minum dan Rp 55,47 Miliar Tenaga Ahli
Forum BEM Pandeglang menuntut pembukaan informasi APBD serta realisasi anggaran agar transparan dan mudah diakses publik. Mereka meminta evaluasi dan realokasi belanja daerah yang dinilai kurang prioritas.
Dua pos anggaran yang disorot adalah belanja tenaga ahli sebesar Rp 55,47 miliar dan anggaran makan-minum Pemprov Banten sebesar Rp 110 miliar. Forum mahasiswa mendesak penghentian pemborosan APBD agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Bukan Sekadar Perayaan Seremonial"
Mulki beserta jajaran Forum BEM Pandeglang menegaskan bertambahnya usia Provinsi Banten harus diiringi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terlihat bagus di atas kertas atau laporan angka pertumbuhan semata.
"Pembangunan tidak boleh hanya terlihat bagus di atas kertas atau laporan angka pertumbuhan semata, tetapi harus berwujud sekolah yang aman, jalan yang layak, rumah yang manusiawi, air bersih, serta tata kelola anggaran yang transparan," ujar Mulki.
Forum BEM Pandeglang menutup pernyataan dengan menegaskan, di usia 26 tahun Banten harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar perayaan seremonial.
