TANGERANG — Zulpikar menilai permintaan penjelasan kepada KPU Kabupaten Tangerang soal proses verifikasi ijazah anggota DPRD merupakan upaya positif. Ia menyebut mekanisme itu sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulpikar pada Rabu, 18 November 2026. Ia menekankan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang sebagai badan publik terikat kewajiban memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Jalur Hukum yang Bisa Ditempuh Aktivis
Menurut Zulpikar, masyarakat dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memperoleh informasi terkait persyaratan pendidikan anggota DPRD. Pemohon informasi disarankan mengajukan permohonan resmi lebih dulu kepada badan publik terkait.
"Saya pikir ini cukup menarik dan positif untuk keberlangsungan demokrasi, khususnya di Kabupaten Tangerang," kata Zulpikar.
Jika jawaban dari permohonan dinilai tidak memuaskan, pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Banten. Zulpikar menyebut jalur itu sebagai cara mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lembaga perwakilan rakyat.
"Sebagai badan publik, DPRD Kabupaten Tangerang bisa kita mintakan keterangannya, bisa kita mintakan informasi publik tentang kelembagaan badan publik. Intinya, saya sebagai warga Kabupaten Tangerang menyambut baik hal ini," ujarnya.
Desakan Retno Juarno: Legalisasi Ijazah Dinilai Belum Cukup
Desakan serupa datang dari aktivis senior Kabupaten Tangerang, H. Retno Juarno. Ia meminta pemeriksaan dan verifikasi keabsahan ijazah seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang demi menjaga integritas lembaga legislatif.
Retno menyoroti mekanisme verifikasi dokumen pendidikan calon anggota legislatif yang dijalankan KPU. Menurut dia, proses pemeriksaan perlu memastikan keaslian dokumen, bukan hanya mengandalkan salinan ijazah yang telah dilegalisasi.
"Selama ini tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk memverifikasi keaslian ijazah mereka. Proses pendelegasian ijazah di KPU hanya berdasarkan persyaratan legalisasi tanpa menunjukkan dokumen aslinya," ungkap Retno.
Ia menilai ijazah mencerminkan rekam jejak pendidikan seorang pejabat publik. Kewenangan anggota DPRD dalam menyusun dan menetapkan produk hukum daerah membuat latar belakang pendidikan mereka layak dipertanyakan.
"Kalau ijazahnya bermasalah, maka kebijakannya juga patut dipertanyakan. Produk hukum seperti peraturan daerah (Perda) juga perlu mendapat perhatian," kata Retno.
Langkah Berikutnya: Minta Penjelasan ke KPU
Retno menyatakan akan meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Tangerang dalam waktu dekat. Ia ingin mengetahui mekanisme dan prosedur verifikasi ijazah yang diterapkan saat proses pencalonan anggota legislatif.
"Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme yang dijalankan KPU saat melakukan verifikasi persyaratan calon legislatif. Masyarakat berhak mengetahui bahwa wakil mereka memiliki integritas dan kompetensi yang layak," tukasnya.
Zulpikar menambahkan, mekanisme keterbukaan informasi publik dapat menjadi salah satu jalur bagi warga untuk mendorong transparansi pemerintahan. Jika permohonan resmi tidak dijawab memuaskan, sengketa informasi bisa diajukan ke KI Banten.