KABUPATEN TANGERANG — Konstruksi fisik proyek Pasar Kronjo dihentikan sementara karena masa pengerjaan telah habis dan memerlukan adendum baru. Hal itu diakui perwakilan manajemen PT Trivalenia Citra Utama (TCU) atau PT TZU, Jecky, dalam RDP di gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Pihak pengembang juga menyoroti penurunan drastis jumlah pedagang yang berkomitmen mencicil tempat berdagang, dari data awal eksisting 500 pedagang kini tersisa 105 pedagang.
"Namun demikian, kami siap untuk merampungkan sisa pekerjaan jika diberikan ruang solusi hukum," kata Jecky.
Adendum Hanya Boleh Sekali, Kontrak Berisiko Batal demi Hukum
Jalan keluar proyek itu terbentur regulasi ketat. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, mengungkapkan kontrak pembangunan pasar yang mangkrak ini sebelumnya telah diperpanjang melalui adendum pada 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 perjanjian kerja sama, adendum atau perpanjangan waktu hanya diperbolehkan satu kali.
Jika kontrak dipaksakan diperpanjang kembali tanpa landasan hukum kuat, Deden menilai hal itu berpotensi melanggar aturan dan menjadi temuan audit hukum.
"Secara aturan hukum, klausul di dalam perjanjian sudah sangat jelas bahwa adendum hanya dapat dilakukan satu kali. Jika aturan ini dilanggar, maka kontrak berisiko batal demi hukum dan dapat memicu persoalan hukum dikemudian hari bagi semua pihak yang terlibat," ungkap Deden.
Sejak 2019 Terkatung-katung, 200 Pedagang Kehilangan Mata Pencaharian
Ketidakpastian yang berlarut-larut sejak perjanjian diteken pada 12 November 2019 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Camat Kronjo, M. Mumu Mukhlis, secara terbuka menyayangkan lambatnya penanganan proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
"Kasihan juga mereka sejak 2019 nasibnya terkatung-katung. Semoga segera ada jalan keluar," ungkap Mumu.
Perwakilan pedagang Pasar Kronjo, H. Aspuri, menyampaikan keresahan mendalam atas mangkraknya proyek ini. Proyek revitalisasi bernilai investasi estimasi Rp18 miliar di atas lahan hampir 9.000 meter persegi itu jalan di tempat sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memicu kebangkrutan bagi sedikitnya 200 pedagang lokal yang kehilangan mata pencaharian.
"Kami para pedagang Pasar Kronjo kini menaruh harapan besar agar kebuntuan ini segera berakhir," ujarnya.
DPRD Beri Tenggat, Opsi Pemutusan Kontrak Mengancam
Hingga RDP kedua ditutup, belum ada keputusan final yang mampu memecahkan kebuntuan antara aturan normatif adendum kontrak dan desakan penyelamatan ekonomi pedagang. Pimpinan RDP Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Yaakub, mendesak seluruh pihak—Pemda, Perumda Pasar NKR, maupun pengembang—segera merumuskan formula hukum yang solutif tanpa merugikan masyarakat luas.
"Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, opsi pemutusan kontrak secara tegas demi hukum mau tidak mau harus diambil agar proses revitalisasi dapat dialihkan kepada mekanisme atau pihak lain yang lebih siap," pungkasnya.