SERANG — Pimpinan KPK Ibnu Basuki Widodo meminta suami atau istri dari masing-masing anggota DPRD Banten hadir dalam workshop yang digelar di Aston Hotel, Kota Serang, Selasa (27/10/2026). Kehadiran pasangan dinilai krusial untuk memperkuat integritas penyelenggara negara dan mencegah tindak pidana korupsi.
Workshop yang diselenggarakan KPK ini dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banten, Plh. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Amir Arief, serta Gubernur Banten Andra Soni. Agenda ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten mengoptimalkan pendidikan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Ibnu menjelaskan berbagai faktor pemicu korupsi, mulai dari gaya hidup berlebihan, tekanan ekonomi, rasionalisasi, hingga penyalahgunaan jabatan. Menurutnya, seluruh faktor itu pada akhirnya akan merugikan keluarga pelaku.
"Oleh karena itu, kami meminta suami atau istri dari masing-masing anggota DPRD untuk hadir. Peran pasangan sangat penting dalam memperkuat integritas serta mencegah tindak pidana korupsi," kata Ibnu.
Ia pun mengimbau seluruh penyelenggara negara di Banten konsisten menerapkan pola hidup sederhana. Imbauan ini sejalan dengan penekanan Gubernur Andra Soni soal pentingnya keteladanan pimpinan di eksekutif maupun legislatif.
Dalam sambutannya, Andra menyebut tiga hal yang harus menjadi komitmen bersama seluruh penyelenggara negara di Banten. Pertama, menjadikan integritas sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan.
Kedua, mengenali dan mengelola konflik kepentingan sejak dini serta menolak gratifikasi. Ketiga, menjadikan keluarga sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.
"Ketiga hal ini membutuhkan konsistensi dan keteladanan untuk dijalankan. Keteladanan pimpinan, baik di eksekutif maupun legislatif, akan menjadi contoh bagi seluruh aparatur dan masyarakat Banten," tambah Andra.
Andra menggarisbawahi bahwa kepala daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, dinilai sangat menentukan arah kebijakan daerah.
"Integritas di sektor legislatif dan eksekutif tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud jika kedua unsur penyelenggara ini memegang teguh komitmen antikorupsi," ujar Andra.
Pemprov Banten, kata Andra, berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Realisasinya melalui penguatan pengendalian internal, digitalisasi perencanaan dan pengadaan, keterbukaan informasi publik, serta tindak lanjut rekomendasi pencegahan korupsi dari KPK.
Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menilai workshop ini penting sebagai sarana edukasi sekaligus pengingat bagi anggota legislatif. Menurutnya, agenda tersebut menjadi wujud komitmen bersama seluruh penyelenggara negara.
"Kami berterima kasih dan berharap kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam yang dapat diterapkan dalam kerja dan fungsi DPRD. Ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh penyelenggara negara dalam memperkuat integritas," tutup Fahmi.
Meski menekankan pentingnya pengawasan internal, Andra menyebut eksekutif tetap membutuhkan dukungan dan pengawasan DPRD sebagai mitra strategis. Tujuannya agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Banten.