BANTEN — Badan Gizi Nasional memastikan petunjuk teknis terbaru soal kebutuhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak mewajibkan pemberhentian pekerja. Penyesuaian jumlah tenaga kerja dikaitkan dengan kapasitas porsi harian dan plafon biaya operasional Rp 3.000 per penerima manfaat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan juknis anyar mengatur kebutuhan relawan berdasarkan kapasitas pelayanan tiap dapur MBG. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan banyaknya porsi makanan yang diproduksi setiap hari, bukan hasil evaluasi kinerja individu.
"Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG. Kami juga tidak meminta para SPPG untuk meng-cut atau mem-PHK para relawannya," ucap Tysa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/11).
Patokan Jumlah Relawan per Kapasitas Porsi
Juknis menetapkan rentang kebutuhan tenaga kerja harian untuk setiap tingkatan kapasitas dapur. Mitra pengelola SPPG diminta menyesuaikan jumlah relawan dengan angka ini sebelum menyusun jadwal.
- Dapur 1.000–1.499 penerima manfaat: 15–24 relawan
- Dapur 1.500–1.999 penerima manfaat: 24–33 relawan
- Dapur 2.000–2.499 penerima manfaat: 33–42 relawan
- Dapur 2.500–2.999 penerima manfaat: 42–47 relawan
- Dapur 3.000 penerima manfaat atau lebih: maksimal 47 relawan
Angka tersebut dihitung sebagai kebutuhan tenaga kerja harian, bukan jumlah orang yang harus terdaftar di dapur. Karena itu, mitra bisa mengatur jadwal masuk secara bergiliran sesuai beban produksi masing-masing.
Skema Giliran Kerja agar Relawan Tetap Terpakai
Tysa mencontohkan relawan yang sebelumnya masuk setiap hari kini bisa dijadwalkan selang-seling. Pola shifting dipilih supaya pendapatan relawan tidak hilang sepenuhnya akibat penyesuaian kuota tenaga kerja.
"Contoh shifting-nya, biasanya mereka mungkin masuk setiap hari, tapi dengan adanya penyesuaian jumlah relawan ini mereka mungkin bisa masuk hari ini, besok enggak. Jadi selang-seling begitu. Jadi mereka pun juga tidak kehilangan pekerjaan mereka," jelasnya.
BGN juga membuka ruang bagi SPPG yang ingin mempertahankan relawan lebih banyak dari patokan juknis. Contohnya, dapur berkapasitas 1.000–1.499 porsi yang memiliki 20 relawan tetap diperbolehkan, asalkan biaya operasional tidak melewati plafon Rp 3.000 per penerima manfaat.
Plafon Rp 3.000 Jadi Rem Pengeluaran Dapur
Batas operasional Rp 3.000 per penerima manfaat menjadi kunci perhitungan BGN. Selama plafon itu cukup, jumlah relawan boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter biaya tenaga kerja di masing-masing daerah.
"Kalau mau 20 (relawan), kalau misalkan alternatifnya cuma 15, ya enggak apa-apa, selama Rp 3.000 itu cukup untuk operasional. Kita tahu juga bahwa biaya tenaga kerja mungkin di setiap daerah berbeda. Jadi pintar-pintar menyesuaikan antara kebutuhan dengan budget yang kita punya," kata Tysa.
Menurut BGN, penyesuaian tenaga kerja berkaitan langsung dengan pengendalian anggaran negara. Jumlah relawan perlu dikaitkan dengan volume makanan yang benar-benar diproduksi agar biaya operasional tidak melebihi alokasi yang tersedia.
Keluhan Pengelola SPPG soal Jam Kerja dan Pendapatan
Sebelum penjelasan BGN keluar, sejumlah pengelola SPPG menyampaikan keluhan lewat media sosial. SPPG Padang Bulan 2 menyebut beberapa relawan harus mengakhiri masa tugas akibat penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan juknis.
Pengelola menegaskan perubahan itu bukan karena kesalahan atau buruknya kinerja relawan. Keluhan lain menyoroti perubahan jam kerja dan hari libur yang dinilai memangkas pendapatan. Satu unggahan menyebut sebagian relawan sebelumnya bekerja hingga 14 jam dengan bayaran sekitar Rp 100 ribu.
Bagi mitra SPPG, rentang relawan di juknis berfungsi sebagai acuan penyusunan anggaran harian, bukan kewajiban mutlak. Keputusan akhir tetap berada di tangan pengelola selama perhitungan biaya per porsi tidak melampaui batas yang ditetapkan BGN.
