SERANG — Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Dalam dokumen itu, SLF menyoroti posisi Jamaluddin yang bersamaan menjabat Kepala Dindikbud Banten dan Ketua PGRI Provinsi Banten Periode 2024–2029.
Bagi SLF, persoalan bukan sekadar boleh atau tidaknya rangkap jabatan secara formal. Ada pertanyaan lebih substantif yang harus dijawab Pemprov Banten: apakah dua jabatan strategis itu memengaruhi fokus, efektivitas kerja, independensi, dan profesionalitas pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Mengapa Dua Jabatan Itu Dinilai Rawan Benturan Kepentingan
Direktur Santos Law Firm Susanto menegaskan, jabatan Kepala Dindikbud menuntut perhatian dan konsentrasi penuh. Memimpin organisasi sebesar PGRI Provinsi Banten, menurut dia, juga membawa tanggung jawab besar.
"Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jabatan publik yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh. Di sisi lain, memimpin organisasi sebesar PGRI Provinsi Banten juga memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, Gubernur harus melakukan evaluasi secara objektif," tegas Susanto dalam keterangan yang diterima, Rabu (11/11/2026).
SLF juga meminta penilaian terhadap potensi benturan kepentingan. Sebagai ketua organisasi profesi, pejabat tersebut bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota. Sementara sebagai Kepala Dindikbud, ia memegang kewenangan menjalankan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.
"Jangan sampai seseorang berada dalam posisi memperjuangkan kepentingan organisasi, tetapi pada saat yang sama memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Potensi seperti ini harus dievaluasi secara objektif," ujar Susanto.
Tanggung Jawab Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian
SLF menempatkan persoalan ini pada ranah tanggung jawab Gubernur Banten sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Menurut lembaga itu, gubernur wajib memastikan pejabat ASN bekerja secara profesional, objektif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Karena itu, SLF mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dindikbud Provinsi Banten. Evaluasi diminta mencakup dampak rangkap jabatan terhadap pelaksanaan tugas kedinasan.
"Yang sedang diuji bukan persoalan pribadi, melainkan standar profesionalitas birokrasi. Jabatan publik adalah amanah yang menuntut fokus, independensi, dan tanggung jawab penuh. Gubernur Banten harus memastikan tidak ada kondisi yang berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pejabat publik," pungkas Susanto.
Santos Law Firm menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Tujuannya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel di Provinsi Banten.
