TANGERANG — Rombongan menumpang perahu karet dari kawasan Perumahan Ciledug Indah 2 hingga Bendung Polor, Cipondoh. Lebih dari tujuh titik di sepanjang aliran disebut perlu perhatian khusus karena rawan memicu genangan saat hujan deras.
Sachrudin menilai peninjauan lapangan penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi. Menurutnya, persoalan Kali Angke tidak bisa diselesaikan satu daerah saja.
"Terima kasih kepada Menteri PU dan Gubernur Banten beserta jajaran yang telah turun langsung ke Kali Angke. Ini pertama kalinya Pak Menteri melakukan susur sungai. Aliran Kali Angke ini merupakan salah satu kawasan rawan banjir, dengan lebih dari tujuh titik yang perlu mendapat perhatian," ujar Sachrudin.
Dody mengidentifikasi dua persoalan pokok dari hasil susur sungai. Pendangkalan butuh normalisasi, sementara penyempitan alur harus dilebarkan.
"Jadi ada dua hal, satu pendangkalan, kita mesti normalisasi. Kemudian penyempitannya mesti diperlebar, menurut saya lumayan parah. Kita sedang kerjakan dan sudah saya instruksikan dua hal itu, supaya sungai ini dikembalikan kepada kapasitas semulanya," jelas Dody.
Instruksi itu sudah diturunkan ke jajaran Kementerian PU. Titik paling krusial yang harus segera ditangani berada di kawasan Bendung Polor, Cipondoh.
Andra Soni menegaskan dampak Sungai Angke tidak berhenti di Kota Tangerang. Aliran yang sama memengaruhi banjir di Tangerang Selatan hingga DKI Jakarta, sehingga satu aliran melibatkan dua provinsi.
"Yang paling penting saat ini ialah kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, karena satu aliran melibatkan dua provinsi. Masalah Sungai Angke ini memengaruhi banjir di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan wilayah Jakarta," tutur Andra Soni.
Gubernur Banten berharap penanganan bersama bisa mengurangi dampak banjir tahunan. Kerugian yang ditanggung warga setiap tahun diharapkan ikut terurai.
"Ini perlu penanganan bersama, sehingga permasalahan bisa kita urai dan insya Allah dampak banjir bisa berkurang serta kerugian yang ditanggung masyarakat setiap tahunnya bisa teratasi," pungkasnya.
Penanganan Sungai Angke menyatukan empat level pemerintahan: Kementerian PU, Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Tangerang Selatan. Sachrudin menyebut kolaborasi lintas wilayah sebagai jalan keluar yang paling realistis.
"Dengan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, mudah-mudahan persoalan ini bisa kita atasi bersama," katanya.
Langkah berikutnya menunggu realisasi normalisasi dan pelebaran alur yang diinstruksikan Menteri PU. Warga di tujuh titik rawan genangan jadi pihak yang paling berkepentingan atas kecepatan pengerjaan.