BANTEN — Perum Bulog menonaktifkan enam pejabatnya dan memberi surat teguran ke dua orang lain, setelah 600 ton beras subsidi SPHP ditemukan dibongkar kemasannya dan dijual sebagai beras premium di Matraman, Jakarta Timur. Sanksi itu dijatuhkan menyusul penggerebekan Kementerian Pertanian bersama Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu (28/10/2026) di sebuah rumah penampungan di kawasan Kayu Manis. Praktik ini merugikan negara dan merampas hak warga berpenghasilan rendah yang seharusnya menerima beras dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan sanksi internal dijatuhkan setelah rapat direksi merespons temuan di lapangan. Enam pejabat Bulog dicopot dari jabatannya, sementara dua pejabat lain menerima surat teguran keras. Keputusan itu, menurut Rizal, menyasar pimpinan wilayah dan jajaran yang bertugas mengawasi distribusi beras pemerintah.
“Atas petunjuk dari Pak Mentan dan direksi, rapat direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan wilayah dan jajaran yang bertugas mengawasi distribusi beras pemerintah,” kata Rizal.
Dari total 10 pejabat yang ditindak, dua di antaranya berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ikut dicopot. Sisanya merupakan pejabat Bulog yang dinonaktifkan maupun ditegur. Sanksi ini belum menutup kemungkinan proses hukum, karena penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami jaringan di balik pengoplosan.
Beras SPHP berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan seharusnya disalurkan ke masyarakat dengan HET Rp12.500 per kilogram. Di rumah penampungan Matraman, beras itu diduga dipindahkan ke karung bermerek premium lalu dijual Rp17.000 per kilogram.
Selisih Rp4.500 per kilogram menjadi insentif besar bagi pelaku. Dengan volume 600 ton, potensi keuntungan dari praktik ini mencapai miliaran rupiah — diambil dari komoditas yang disediakan negara untuk menahan lonjakan harga pangan bagi warga miskin.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menilai tindakan itu bukan sekadar pelanggaran distribusi. Menurut dia, pengoplosan merampas hak penerima manfaat program subsidi.
“Ini mengambil hak orang miskin. Ini tidak manusiawi. Ini semua, bungkusannya (beras SPHP) dicopotin. Kalau ada hukuman tertinggi, hukuman tertinggi dikasih. Ini sudah tidak beradab,” tegas Amran saat meninjau lokasi temuan.
Amran menduga pengoplosan dalam skala ratusan ton tidak mungkin berjalan tanpa jaringan terorganisasi. Ia menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak internal yang membuka akses pasokan dari gudang.
“Laporannya saya terima 600 ton. Ini beras SPHP yang disubsidi pemerintah. Harganya ini Rp12.500 dijual Rp17.000. Dioplos jadi beras premium. Ini katanya ambil dari gudang. Berarti kan ada yang terlibat. Kalau ada yang terlibat, sudah pasti dipecat dan kami minta diproses hukum,” ujarnya.
Pada Jumat (30/10/2026), Bulog mengerahkan satuan tugas khusus untuk memeriksa sekitar 2.000 gerai Rumah Pangan Kita (RPK) di seluruh Indonesia. Pemeriksaan menyasar kepatuhan penyaluran beras SPHP sekaligus menutup celah kebocoran stok subsidi ke pasar komersial.
Gerai RPK selama ini menjadi ujung distribusi SPHP ke konsumen. Melalui jaringan inilah beras bersubsidi seharusnya sampai ke rumah tangga sasaran, bukan berputar ke pedagang besar atau penggilingan.
Pola pengoplosan serupa dilaporkan muncul di sejumlah daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Satgas Pangan di NTB menemukan oknum distributor dan pemilik penggilingan memanfaatkan pasokan SPHP kemasan 50 kilogram dari gudang Bulog.
Beras subsidi itu dipoles dengan mesin agar tampak lebih putih, dicampur beras lokal kualitas rendah, lalu dikemas dalam karung bermerek premium. Modus lain dilakukan lewat pembelian berulang menggunakan aplikasi, dengan meminjam identitas warga atau memakai akun fiktif untuk memesan melalui mitra RPK. Setelah stok menumpuk puluhan ton, kemasan resmi berlogo Bulog dan Bapanas dibongkar untuk menghilangkan jejak asal-usul.
Temuan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang menempatkan pengawasan distribusi pangan sebagai sorotan. Program SPHP dirancang sebagai instrumen stabilisasi harga, dan kebocorannya langsung melemahkan fungsi itu di pasar.
Bagi konsumen, pengoplosan berarti stok beras murah menipis di gerai resmi sementara harga di pasar justru naik. Bagi negara, selisih harga yang seharusnya dinikmati warga miskin berpindah ke kantong pelaku.
Langkah Bulog memeriksa 2.000 gerai RPK dan menonaktifkan pejabat pengawas menjadi ujian pertama efektivitas pengawasan. Tanpa perbaikan di rantai distribusi, pola serupa berpotensi berulang di daerah lain yang pasokan SPHP-nya besar.