TANGERANG — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut dua persoalan utama yang menjadi prioritas penanganan di Sungai Angke, yakni pendangkalan dan penyempitan aliran. Instruksi normalisasi dan pelebaran sudah dikeluarkan agar sungai kembali ke kapasitas semulanya.
Peninjauan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan melibatkan Gubernur Banten Andra Soni dan Wali Kota Tangerang Sachrudin. Kawasan Bendung Polor disebut sebagai titik yang paling membutuhkan perhatian.
Dody menjelaskan, pendangkalan ditangani lewat normalisasi, sedangkan bagian sungai yang menyempit perlu dilebarkan. Menurut dia, kondisi penyempitan di Sungai Angke tergolong lumayan parah.
"Jadi ada dua hal, satu pendangkalan, kita mesti normalisasi. Kemudian penyempitannya mesti diperlebar, menurut saya lumayan parah. Kita sedang kerjakan dan sudah saya instruksikan dua hal itu, supaya sungai ini dikembalikan kepada kapasitas semulanya. Untuk titik paling utama menurut saya di sini (Bendung Polor)," ujar Dody.
Gubernur Banten Andra Soni menilai penanganan Sungai Angke tidak bisa dilakukan satu daerah sendiri. Aliran sungai itu melintasi wilayah administrasi dua provinsi dan dampaknya dirasakan warga Kota Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Jakarta.
Karena itu, pengendalian banjir di sepanjang aliran perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi antardaerah dinilai menjadi kunci.
"Yang paling penting saat ini adalah kolaborasi pemerintah daerah dan pusat, karena satu aliran melibatkan dua provinsi. Masalah Sungai Angke ini memengaruhi banjir di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan wilayah Jakarta. Ini perlu penanganan bersama, sehingga permasalahan bisa kita urai dan insya Allah dampak banjir bisa berkurang serta kerugian yang ditanggung masyarakat setiap tahunnya bisa teratasi," jelas Andra Soni.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menyebut aliran Kali Angke sebagai salah satu kawasan rawan banjir. Sedikitnya ada lebih dari tujuh titik yang perlu mendapat perhatian di wilayahnya.
Sachrudin berharap peninjauan langsung itu menyamakan pemahaman soal persoalan Sungai Angke di antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Sinergi itu diharapkan membuat penanganan lebih terarah.
"Terima kasih kepada Menteri PU dan Gubernur Banten beserta jajaran yang telah turun langsung ke Kali Angke. Aliran Kali Angke ini merupakan salah satu kawasan rawan banjir, dengan lebih dari tujuh titik yang perlu mendapat perhatian. Secara teknis tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri. Dengan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, mudah-mudahan persoalan ini bisa kita atasi bersama," ungkap Sachrudin.
Kegiatan susur sungai di Kota Tangerang menjadi yang pertama bagi Dody sejak menjabat Menteri PU. Lewat peninjauan itu, ia melihat langsung kondisi Sungai Angke sekaligus memetakan persoalan yang perlu ditangani untuk menekan risiko banjir.
Penanganan Sungai Angke kini menunggu tindak lanjut teknis dari Kementerian PU bersama pemerintah provinsi dan daerah. Titik Bendung Polor menjadi prioritas awal normalisasi dan pelebaran.