LEBAK — Guntur menilai DPRD tidak cukup menerima aspirasi warga yang kesulitan mendapat air bersih. Menurutnya, lembaga legislatif harus menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan direksi, Dewan Pengawas, dan pihak terkait.
Keluhan masyarakat soal macetnya pendistribusian air dari Perumda Tirta Multatuli disebutnya sudah berlangsung terlalu lama. Air bukan sekadar komoditas pelayanan, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga.
Guntur meminta DPRD menelusuri kemungkinan penyertaan modal atau dukungan anggaran lain dari APBD ke PDAM Tirta Multatuli. Publik, katanya, berhak tahu berapa nilainya, untuk apa dialokasikan, bagaimana realisasinya, dan apa hasilnya bagi pelayanan.
Menurutnya, transparansi anggaran itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia tidak ingin persoalan pelayanan terus berulang tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat.
"Jika PDAM mendapatkan dukungan anggaran dari APBD, kami meminta DPRD menelusuri berapa nilainya, untuk apa dialokasikan, bagaimana realisasinya, dan apa hasilnya bagi peningkatan pelayanan masyarakat," kata Guntur.
Alasan gangguan jaringan pipa yang kerap dipakai untuk menjelaskan hambatan distribusi air juga disorot. Guntur mempertanyakan apakah pipa yang bermasalah sudah diganti, bagaimana perawatan dilakukan, dan apakah anggaran pemeliharaan tersedia serta digunakan sesuai peruntukannya.
Ia menuntut jawaban berbasis data dan fakta, bukan penjelasan normatif. Riwayat perbaikan dan langkah pencegahan agar kerusakan tidak berulang dinilainya sama pentingnya dengan penyebab gangguan itu sendiri.
"Ketika pihak PDAM menjelaskan bahwa distribusi air terhambat karena gangguan jaringan pipa, muncul pertanyaan mendasar: apakah pipa tersebut sudah diganti atau belum? Bagaimana pemeliharaan dan perawatannya?" ujarnya.
Desakan itu bersandar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 149 menempatkan pengawasan sebagai salah satu fungsi DPRD kabupaten/kota, sementara Pasal 154 ayat (1) huruf c memberi tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan perda dan APBD.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik turut menegaskan kewajiban negara melayani warga untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Guntur menilai dua regulasi itu cukup menjadi pijakan DPRD Lebak untuk bertindak.
"Kita di Kabupaten Lebak tidak kekurangan orang pintar, cerdas, dan berpengalaman. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengambil sikap dan keseriusan menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada respons dari DPRD Kabupaten Lebak maupun manajemen Perumda Tirta Multatuli. Warga yang terdampak menunggu apakah rapat dengar pendapat benar-benar digelar dan dokumen anggaran dibuka.