SERANG — Kepala Balai BPOM di Serang, Fauzi Ferdiansyah, menyebut lahan tersebut telah digunakan sejak awal pembentukan kantor BPOM di Banten. Pembangunan gedung Balai BPOM di Serang dimulai pada 2008, ketika Banten yang baru menjadi provinsi masih mengandalkan pengawasan obat dan makanan dari Jawa Barat.
Fauzi menuturkan, pemerintah daerah awalnya memberikan lahan dengan status pinjam pakai. Di atas lahan itu, kantor dan laboratorium kemudian dibangun bertahap.
"Setelah Banten menjadi provinsi sendiri, kita membuat kantor baru di sini. Awalnya pemerintah daerah memberikan pinjam pakai, kemudian kita membangun kantor dan laboratorium," kata Fauzi di KP3B, Kota Serang, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Fasilitas Balai BPOM di Serang terus dikembangkan untuk menunjang pelayanan publik dan kegiatan pengawasan obat dan makanan. Status kepemilikan lahan baru tuntas setelah proses administrasi yang panjang.
Fauzi menjelaskan, pemerintah daerah harus memastikan status tanah jelas dan tidak bermasalah secara hukum sebelum menghibahkannya. Proses itu melewati beberapa kali pergantian kepala balai.
"Prosesnya panjang. Mungkin sudah beberapa kali pergantian kepala balai. Dari 2008, ya mungkin hampir 18 tahun. Pemerintah daerah perlu memastikan tanahnya clear dan tidak ada sengketa," ujarnya.
Belum tuntasnya hibah selama ini, menurut Fauzi, tidak menghambat operasional kantor maupun pelayanan kepada masyarakat. Kini setelah lahan resmi menjadi aset Badan POM, pihaknya punya keleluasaan lebih besar merencanakan pengembangan fasilitas hingga mengajukan kebutuhan anggaran.
"Kalau sudah dapat hibah, pengoptimalan kantor ini bisa lebih maksimal lagi. Karena asetnya sudah menjadi milik Badan POM, anggaran untuk mengembangkan pelayanan publik dan laboratorium akan lebih leluasa," jelasnya.
Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Zaenal Mutaqin, menyatakan penyerahan sertifikat hibah merupakan bentuk dukungan Pemprov Banten terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di daerah. Hibah itu juga disebut sebagai wujud sinergi dan kepercayaan antara Pemprov Banten dan BPOM dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
Dengan kepastian status lahan, BBPOM di Serang diharapkan lebih optimal mengembangkan fasilitas dan meningkatkan kapasitas pengawasan. Perlindungan terhadap warga Banten dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat menjadi target akhirnya.